Sahabatnews.com-Jakarta Mahasiswa Aceh yang tergabung Ikatan Mahasiswa Pasca Sarjana Aceh (IMPAS) Jakarta menggelar aksi demontrasi menolak Pj Gubernur Aceh dari militer di Kantor Kemendagri Jakarta, Selasa (5/7/2022) siang.
Seorang orator yang juga Ketua IMPAS, Nazarullah melalui pengeras suara meneriakkan bahwa pihaknya menolak Aceh dipimpin oleh militer, karena Aceh tidak lagi dalam status darurat militer dan berulang kali minta Mendagri untuk membatalkan rencana pelantikan PJ Gubernur Aceh dari militer.”
Kita menolak militer jadi Pj Gubernur Aceh. Kita mau Aceh dipimpin oleh putra daerah dan bukan militer,” Nazarullah.
Orator lainnya, Chusnul juga menyampaikan tuntutan yang sama dan minta Mendagri membatalkan pelantikan Achmad Marzuki sebagai Pj Gubernur Aceh.
Pelantikan dijadwalkan pada Rabu (6/7/2022) dalam paripurna DPRA di Banda Aceh.Para demonstran IMPAS Jakarta ikut menyetarakan sebuah sepanduk warna merah berisi penolakan terhadap pelantikan Achmad Marzuki sebagai Pj Gubernur Aceh.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengundur jadwal pelantikan penjabat (Pj) Gubernur Aceh yang semula pada Selasa (5/7/2022) pukul 16.00 WIB menjadi Rabu (6/7/2022) pukul 08.30 WIB.
Adapun Pj Gubernur Aceh yang akan dilantik Mayjen TNI Achmad Marzuki yang saat ini menjabat Staf Ahli Kemendagri yang baru dilantik Senin (4/7/2022).Mantan Pangdam Iskandar Muda itu dilantik menggantikan gubernur definitif, Nova Iriansyah yang sudah berakhir masa jabatan pada Selasa (5/6/2022).
Informasi perubahan jadwal perlantikan pertama sekali diketahui dari Wakil Ketua DPRA Safaruddin yang mengirim langsung surat Kemendagri melalui whatsapp. Surat nomor 121/3808/SJ yang ditandatangani oleh Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro itu ditujukan ke Ketua DPRA di Banda Aceh.Safaruddin mengatakan dirinya menerima surat Kemendagri tersebut sekitar pukul 23.00 WIB dan langsung mengirim ke media.
Perubahan jadwal pelantikan itu terjadi, kata Safaruddin, setelah DPRA berkoordinasi dengan Kemendagri meminta agar pelantikan Pj Gubernur Aceh dilaksanakan dalam rapat paripurna. “Kita minta agar pelantikan Pj Gubernur Aceh dilaksanakan dalam rapat paripurna di DPRA karena ini bagian dari kekhususan Aceh,” kata politikus Gerindra ini.Safaruddin mengaku memang Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan qanun tidak mengatur pelantikan Pj Gubernur Aceh harus dalam rapat paripurna DPRA.
“Nggak diatur karena ininkan Pj Gubernur. Qanun dan UUPA mengatur untuk pelantikan gubernur definitif,” terang Safaruddin, putra kelahiran Aceh Barat Daya (Abdya) ini. Surat yang sama juga disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA kepada media.
Surat Kemendagri tersebut memuat empat poin penjelasan.
Yaitu, 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan karena berakhir masa jabatannya.
2) Dalam ketentuan pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang, ditegaskan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 diangkat Penjabat Gubernur.
3) Berkenaan dengan hal tersebut, Bapak Menteri Dalam Negeri berkenan melantik Sdr. Achmad Marzuki sebagai Penjabat Gubernur Aceh dihadapan Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada hari Rabu, 6 Juli 2022 pukul 08.30 WIB bertempat di Kantor DPRA.
4) Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diharapkan Bapak dapat memfasilitasi pelaksanaan pelantikan penjabat gubernur dimaksud.
Surat Kemendagri itu ditembuskan ke Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wali Nanggroe Aceh, Gubernur Aceh, dan Mahkamah Syar’iyah Aceh.
Penulis : FikarSN
Editor : admin6
