Sahabatnews.com– Asahan Satu tahun sudah Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Asahan menjabat, namun publik menilai belum ada gebrakan nyata yang mencerminkan peran strategis komisi tersebut.
Padahal, Komisi D DPRD Asahan memegang tanggung jawab penting dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat.
RelatedPosts
Komisi D sejatinya memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Dengan fungsi itu, publik berharap Komisi D mampu melahirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat, mengawasi kinerja pemerintah daerah, serta memastikan anggaran daerah terserap secara tepat dan transparan. Namun, realitas di lapangan justru menunjukkan banyak persoalan publik yang terabaikan.
Pendidikan: Sekolah Rusak Masih Gunakan Ruang Darurat
Di sektor pendidikan, sejumlah sekolah di Kecamatan Aek Songsongan dan Bandar Pasir Mandoge masih menggunakan ruang kelas darurat akibat bangunan permanen yang rusak parah. Kondisi ini mencerminkan lemahnya perhatian dan pengawasan Komisi D terhadap mutu sarana belajar anak-anak di daerah tersebut.
Kesehatan: Tenaga Medis dan Fasilitas Puskesmas Minim
Di bidang kesehatan, masyarakat mengeluhkan kekurangan tenaga medis dan fasilitas puskesmas di beberapa kecamatan, seperti Tinggi Raja dan Pulau Rakyat. Keluhan ini belum mendapat solusi konkret dari Komisi D yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan peningkatan layanan publik.
Infrastruktur: Jalan Desa Rusak Tak Kunjung Diperbaiki
Sementara di sektor infrastruktur, jalan penghubung antar-desa di Rawang Panca Arga dan Buntu Pane masih dalam kondisi rusak berat. Warga menilai peran Komisi D DPRD Asahan belum maksimal dalam mendorong percepatan perbaikan akses jalan yang menjadi urat nadi perekonomian desa.
Mahasiswa Kritik Kinerja Komisi D
Ketua Ikatan Komunikasi Mahasiswa Asahan (IKMA), Anas Fadly, menilai lemahnya pengawasan dan inisiatif Komisi D menjadi bukti tidak adanya langkah nyata selama setahun terakhir.
“Sudah satu tahun menjabat, tapi kami tidak melihat adanya langkah tegas. Komisi D seharusnya lantang memperjuangkan sekolah rusak, pelayanan kesehatan yang buruk, dan jalan desa yang hancur — bukan sekadar hadir dalam rapat tanpa hasil,” tegas Anas.
Senada, Ketua Gerakan Reformasi Mahasiswa Asahan (GRIMA), Azhari Munthe, menyebut Ketua Komisi D gagal menunjukkan arah kepemimpinan yang kuat dan progresif.
“Banyak persoalan masyarakat yang tidak pernah dikritisi dengan serius. Kalau terus seperti ini, masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada DPRD,” ujarnya.
Desakan Bangun dari ‘Tidur Panjang’Para mahasiswa mendesak agar Ketua Komisi D DPRD Asahan segera bangun dari tidur panjang dan benar-benar menjalankan mandat rakyat. Mereka menegaskan bahwa DPRD dipilih untuk berjuang, bukan berdiam diri.
“Jika satu tahun saja tidak ada gebrakan, maka sisa masa jabatan ke depan hanya akan menjadi formalitas tanpa makna bagi rakyat Asahan,” pungkas Anas Fadly.
✍️ Pewarta: TN
✍️ Editor: Admin
#Asahan #DPRDAsahan #KomisiD #BeritaAsahan #PendidikanAsahan #InfrastrukturAsahan #KesehatanAsahan #MahasiswaAsahan
