Sahabatnews.com – Medan Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menganggarkan belanja modal untuk di tahun 2022 sebesar Rp 1,7 triliun. Akan tetapi per triwulan kedua atau per bulan Juni 2022, realisasi anggaran belanja modal tersebut masih di angka Rp 276 miliar atau sekitar 15,85 persen.
Terkait dengan hal tersebut, Wali Kota Medan Bobby Nasution mengatakan akan mengevaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Medan. Evaluasi tersebut berkenaan dengan OPD yang secara realisasi belanja modalnya tidak mencapai target yang sudah ditetapkan.
RelatedPosts
“Gini, tentunya untuk realisasi ini selalu kita sampaikan bahwa OPD yang realisasi tidak sesuai target, sama-sama kita komitmen akan dievaluasi,” kata Bobby Nasution, Senin (18/7/2022).
Lebih lanjut, Bobby menjelaskan bahwa evaluasi terhadap realisasi belanja modal setiap OPD, tidak bisa disamaratakan secara keseluruhan. Realisasi tersebut harus dilihat juga berdasarkan kontrak kerja yang ada di setiap OPD nya.
“Namun realisasi ini tidak bisa disamaratakan ke seluruh dinas (OPD), oleh karena itu realisasi yang hari ini kami sampaikan sekarang itu berdasarkan kontraknya,” jelasnya.
Hal itu kata Bobby karena di dalam kontrak tersebut sudah tertera estimasi pembayarannya. Dia memberikan contoh di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU), yang tidak mungkin di bulan Mei sudah melakukan pembayaran dalam kontrak.
“Contoh, misalnya di dinas-dinas yang pekerjaan fisiknya lebih banyak seperti Dinas Perkim (PKPPR) dan Dinas PU kan nggak mungkin di bulan lima sudah mulai bayar atau di bulan empat sudah mulai bayar, jadi kerjanya berapa bulan pulak kan gitu,” terangnya.
Dia kemudian menyebutkan salah satu contoh pengerjaan fisik yang sedang dilakukan oleh Pemkot Medan, yaitu revitalisasi Lapangan Merdeka. Pengerjaan Lapangan Merdeka kata dia sudah melakukan kontrak, akan tetapi melakukan pembayaran penuh, mungkin hanya down payment atau uang muka.
“Seperti Lapangan Merdeka, sudah kontrak namunkan belum dibayar, mungkin ada pembayaran DP (down payment) dan segala macam, tetap kita hitung dari dinas yang bersangkutan dari nilai kontraknya, bukan realisasi,” sebutnya.
Sehingga yang menjadi bahan evaluasi yang akan dilakukannya terhadap OPD terletak di kontraknya bukan di realisasinya. Karena jika dari realisasinya, menurutnya tidak adil bagi OPD yang dalam pengerjaannya membutuhkan waktu lebih lama dari OPD lain.
“Kenapa? Karena kalau targetnya harus realisasi tentunya tidak adil bagi dinas-dinas yang dalam pengerjaannya membutuhkan waktu sedikit lebih lambat,” ujarnya.
Akan tetapi Bobby mengklaim secara keseluruhan, realisasi belanja modal per triwulan kedua secara target yang ditetapkan sudah tercapai. Hal itu jika dilihat dari kontrak pengerjaannya.
“Ini sudah kita sampaikan realisasi sampai hari ini, kalau dilihat dari kontrak alhamdulillah target kita kemarin sampai dengan triwulan kedua, itu tercapai,” katanya.
Meskipun tercapai, Bobby tidak menampik ada beberapa OPD yang belum bisa mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan informasi yang diterimanya, hal itu dikarenakan gagal tender.
“Biarpun ada beberapa dinas yang belum tercapai tapi kami, karena ada beberapa yang gagal tender, kalau gagal tender itu berarti karena kualifikasi dan segala macamnya, saya diinformasikan seperti itu,” tutupnya.
Penulis : Bpa/dsu
Editor : Admin 6
