Sahabatnews.com-Tapsel Lembaga Penyedia Sistem Elektronik (LPSE) Kabupaten Tapanuli Selatan pada https://lpse.tapselkab.go.id telah menayangkan paket pekerjaan yang ditenderkan secara elektronik sebanyak 126 paket pekerjaan yang menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, bahkan paket-paket yang ditenderkan tersebut ada yang berlokasi di Kabupaten Padang Lawas Utara.
Penyelenggaraan tender pengadaan barang jasa yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan tersebut adalah merupakan wujud dari pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan serta realisasi dari APBD Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2022.
Hal tersebut mendapat perhatian serius dari salah satu tokoh pemuda Tapsel Syawaluddin Harahap, menurut nya sebagai kontrol sosial atas penggunaan APBD Tahun Anggaran 2022 yang diperuntukkan untuk pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan, harusnya penyelenggara tender yakni Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaaan Barang/Jasa (Kabag ULP) Kabupaten Tapanuli Selatan serta Kelompok Kerja (Pokja) agar bertindak secara profesional dan sesuai tugas fungsinya guna untuk melahirkan penyedia barang/jasa yang berkompeten.
“Penyelenggara tender yakni Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaaan Barang/Jasa (Kabag ULP) Kabupaten Tapanuli Selatan serta Kelompok Kerja (Pokja) agar bertindak secara profesional dan sesuai tugas fungsinya guna untuk melahirkan penyedia barang/jasa yang berkompeten” ujar Syawaluddin.
Syawal menambahkan ”Harapan kita Kabag ULP, Pokja Pemilihan, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen agar tidak melakukan persekongkolan, mufakat jahat, serta tidak menyalahgunakan wewenangnya dalam memenangkan pihak penyedia tertentu” terang penasehat IMA Tapsel tersebut.
Hal tersebut disampaikannya karena berdasarkan pantauannya pada aplikasi LPSE Tapsel banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi diantaranya Pokja kerap memenangkan Penawaran penyedia yang memiliki nilai penawaran tinggi contoh nya: Pembangunan Gedung Kantor Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Kec. Sipirok, Pembangunan Puskesmas Muara Tais, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bendung dan Jaringan Irigasi Saba Bolak Desa Hajoran Kec. Padang Bolak, Lanjutan Pembangunan Rumah Dinas Kejari Tapanuli Selatan Kec. Sipirok, Dan Lain-lain.
Untuk itu Syawaluddin menghimbau agar kedepannya Pokja lebih selektif dan profesional dalam menjalankan pungsi dan tugas nya terkait dengan proses memenangkan/menunjuk penyedia.
“Memang benar secara aturan hukumnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pokja melakukan tahapan evalusi tidak semena-mena langsung mengevaluasi atas harga penawaran ter-rendah, dan kita pahami juga dimana pokja dalam melakukan evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan evaluasi harga penawaran, namun yang terjadi Pokja selalu mencari kesalahan-kesalahan kecil pada tahapan evaluasi teknis agar penawaran terendahnya tidak lagi dilakukan evaluasi penawaran meskipun penawaran tersebut terendah dan memiliki nilai kewajaran, sehingga peserta yang memiliki nilai penawaran tinggi melenggeng dapat di menangkan karena telah diluluskan pada tahapan evaluasi teknisnya.
Lebih lanjut, Syawal menjelaskan pihaknya akan terus memantau perkembangan dari hasil peyelenggaraan tender ini, dan akan bersikap tegas, bilamana terdapat penyimpangan, “nantinya akan buat resume dalam bentuk Laporan Pengaduan ke KPPU dan Instansi Penegak Hukum Lainnya dengan tujuan agar dokumen-dokumen Penawaran yang dimenangkan oleh Pokja dengan harga penawaran tinggi dapat dilakukan pembedahan dengan dokumen-dokumen penawaran harga terendah yang di kalahkan oleh Pokja, Penyedia barang/jasa yang mengikuti tender pemerintah juga harus bisa mempertanggungjawabkan keabsahan dokumen penawarannya secara hukum, maupun lampiran-lampirannya, karena kita memperoleh informasi dimana ada beberapa perusahaan yang dimenangkan oleh pokja atas giringan dan dugaan ada menggunakan lampiran (dokumen) palsu, pungksnya, tutupnya. (Red/Wal/Mib1).
