Sahabatnews.com Hidup mahasiswa….!!! Hidup Rakyat….!!!! Teriakan Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Mahasiswa Sumatera Utara (DPW. PEMA SUMUT) kembali menggema di depan kantor Gubernur Sumatera Utara (Rabu,05/08/2020)
Seiring dengan dewasanya bangsa ini, mengharuskan kita agar lebih mengerti dan memahami nilai-nilai keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan, yang meengharuskan kepada setiap lini dan elemen yang ada didalamnya secara terstruktur harus mengjalankan aturan yang ada untuk mejalankannya.
Bangsa ini ,sudah berumur 73 tahun, yang mana bangsa ini masih harus menghadapi penyakit KKN, penyakit ekonomi yang semakin sulit, penyakit moral yang semakin menjangkit yang kesemuanya menjangkiti para fihak eksekutif dan legislatif sebagai pemegang amanat dan penyalur amanah untuk mensejahterakan rakyat dan masyarakatnya.
Dugaan penyelewengan wewenang yang di lakukan oleh Sekretaris BPPRD Sumatera Utara yang dalam surat yang bernomor : 800/82/BPPRDSU/2020 perihal Pemberitahuan Seleksi Tenaga Pendukung Perkantoran BPPRD Sumatera Utara. ungkap ketua DPW PEMA SUMUT Joni Sandri Ritonga kepada sahabatnews.com
“Kita menduga ada pelanggaran yang di lakukan oleh Sekretaris BPPRD Sumatera Utara dalam penyeleksian Tenaga Pendukung Perkantoran BPPRD Sumatera Utara yang mana seharunya penyeleksian harus sesuai dengan surat yang di keluarkan, namun hal tersebut dalam realitanya tidak sesuai di sebabkan ada dua orang yang kita duga di titipkan oleh Sekretaris BPPRD Sumatera Utara yang melalui mekanisme penyeleksian di antaranya yang berinisial “MRH dan ASA”.
Ada pun bunyi surat tersebut dalam poin ketiga (3) yaitu :
(Peserta seleksi Tenaga Pendukung Perkantoran berasal dari Tenaga Pendukung Perkantoran Tahun 2019 dan dapat berasal dari Tenaga Kebersihan Tahun 2019 serta Tenaga Keamanan Tahun 2019 yang belum mendapat Surat Tugas Tahun 2020)
Banyak hal yang membuat kesenjangan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat sebagai salah satu bagian elemen yang ada didalamnya dikarenakan pihak-pihak yang terkait banyak menyalah gunakan wewenang yang diamahkan kepadanya yang menimbulkan KKN dan ketidak siapan bangsa ini menerima arus globalisasi di era modern hari ini untuk itu kami meminta
1. Meminta kepada Gubernur Sumatera Utara agar melakukan evaluasi kinerja Plt. Kepala dan Sekretaris BPPRD Sumatera Utara
2. Meminta kepada Gubernur Sumatera Utara agar mencopot Sekretaris BPPRD Sumatera Utara yang di duga melakukan penyelewengan wewenang dan menjadi calo penerimaan Tenaga Pendukung Perkantoran BPPRD Sumatera Utara Tahun 2020
3. Meminta kepada Gubernur Sumatera Utara agar lebih tegas untuk menindak seluruh pejabat yang di duga bermain-main untuk memeperkaya diri sendiri.
4. Meminta kepada Gubernur Sumatera Utara agar secepatnya melakukan pelantikan Kepala BPPRD Sumatera Utara yang baru demi kebaikan pengembangan PAD Sumatera Utara yang di kelolah BPPRD Sumatera Utara” Sambung Joni.
DINAS PENDIDIKAN SUMUT :
Begitu juga dengan Dinas Pendidikan Sumatera Utara ujar DEDI ARISANDI
Kordinator Aksi DPW PEMA SUMUT “Dugaan permasalahan Lasro Marbun terkait kasus korupsi ‘uninterruptible power supply’ (UPS) di 25 sekolah SMA/SMKN pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat pada APBD Perubahan TA 2014. Nilainya mencapai Rp.1,2 triliun.
Selain kasus di Dinas Pendidikan, Lasro Marbun ini juga diduga melakukan pembohongan kepada Gubernur Ahok. Yakni soal rencana pembelian tanah seluas 9.618 meter persegi di tengah-tengah Tempat Pemakamam Umum Pondok Kelapa.
Begitu juga dengan hilangnya APBD Sumut TA. 2019 senilai Rp.1,6 miliar di halaman kantor Gubsu yang di tangani inspektorat (Lasro Marbun) tidak mempunyai penyelesaian akhir.
Dengan dasar itu kita menilai Gubernur Sumatera Utara telah salah memilih Lasro Marbun sebagai Plt. Dinas Pendidikan Sumatera Utara yang mana kita ketahui bahwa beliau kita duga mempunyai rekam jejak / catatan buruk di pemerintahan.
Begitu juga dengan adanya dugaan oknum pejabat di dinas pendidikan Sumut yang di duga mengendalikan Akun SIPLAH SMA Negeri dan SMK Negeri terkait persoalan Dana Bos Kinerja dan Bos Afirmasi TA. 2020 anggaran sekitar Rp. 169 Miliar untuk jenjang SD, SMP, SMA dan SMK yang mana kita duga ada permainan anggaran terkhusus dalam penentuan siapa yang yang jadi pelaksana pengadaan barang dan jasa untuk sekolah yang mendapat Dana Bos Afirmasi. Untuk itu kami minta,
1. Meminta kepada Kapolda Sumatera Utara agar memanggil dan memeriksa Lasro Marbun terkait dugaan tindak pidana korupsi yang tertulis di atas dan penanganan hilangnya APBD Sumut TA. 2019 senilai Rp.1,6miliar di halaman kantor Gubsu yang tidak jelas penyelesaian akhirnya.
2. Meminta kepada Kapolda Sumatera Utara melakukan penyelidikan hilangnya APBD Sumut TA. 2019 senilai Rp.1,6miliar di halaman kantor Gubsu yang di tangani inspektorat (Lasro Marbun).
3. Meminta kepada Gubernur Sumatera Utara agar melakukan evaluasi kembali penetapan Plt. Kadis Pendidikan Sumatera Utara (Lasro Marbun)
4. Meminta kepada Gubernur Sumatera Utara agar mencopot Lasro Marbun sebagai Kepala Inspektorat Sumatera Utara dan Plt. Kadis Pendidikan Sumatera Utara.
5. Meminta kepada Gubernur Sumatera Utara agar menetapkan Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara yang baru demi pengembangan pendidikan yang lebih baik untuk Sumatera Utara yang lebih bermartabat.
6. Meminta kepada Gubernur Sumatera Utara agar menetapkan Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara baru yang tidak memiliki rekam jejak yang buruk di pemerintahan apalagi rekam jejak tindak pidana korupsi atau pungutan liar.
7. Meminta kepada Kpolda Sumatera Utara agar memanggil dan memeriksa Maneger atau Koordinator Dana Bos Afirmasi (Drs. H. Alpian Hutahuruk, M.Pd) yang di duga melakukan pengkondisian dalam penentuan siapa yang akan menjadi pelaksana pengadaan barang untuk sekolah yang mendapat Dana Bos Afirmasi TA. 2020 dan kutipan uang transportasi dari kepala sekolah sebagai hadiah balas jasa dalam kegiatan sosialisasi revisi RKAS Dana Bos 2020 dan Belanja.
8. Meminta kepada Kapolda Sumatera Utara agar menyelidiki terkait kasus dugaan pengkondisian Dana Bos Afirmasi TA. 2020 dan pengutipan uang terhadap kepala sekolah dalam sosialisasi revisi RKAS Dana Bos TA. 2020″, tutup DEDI ARISANDI.
