Sahabatnews.com – Sibolga Mantan Wakoorbid PP DPD Partai Golkar Sumut, Sahlul Umur Situmeang, bicara blak-blakan bahwa Partai Golkar Sumut di bawah kepemimpinan Musa Rajekshah (Ijeck) mulai bergejolak. Hal ini ditengarai perbuatan oknum sekretaris yang diduga melanggar aturan dan mekanisme organisasi di dalam tubuh partai berlambang pohon beringin tersebut.
Bahkan, Sahlul juga menuding tindakan oknum Sekretaris Partai Golkar Sumut merupakan abuse of power. Menurutnya, Partai Golkar Sumut saat ini minim konsolidasi.
Ia mengatakan, oknum sekretaris, Ilhamsyah diduga banyak melakukan pelanggaran administrasi dan peraturan organisasi partai. Bahkan kerap bertindak arogan dan merasa paling pintar, padahal baru kemarin jadi pengurus Partai Golkar.
“Seharusnya, dia mengayomi sesama pengurus, tidak memecah belah apalagi memusuhi pengurus. Seharusnya juga dia memungsikan pengurus sesuai tupoksinya. Tetapi faktanya, dia malah berupaya memecah belah pengurus. Lantas bagaimana kita ingin mencapai target partai ini kalau sesama pengurus sudah saling menyakiti,” kata Sahlul kepada wartawan, Senin (20/6/2022).
Sahlul menilai, Ilhamsyah tidak mampu melaksanakan konsolidasi partai. Pertama, pelaksanaan Rakerda dan Rapimda Partai Golkar tahun 2021 tidak berjalan. Sudah setahun lebih, hanya dua DPD yang melaksanakan Rakerda, yakni Tapsel dan Dairi.
Mantan Ketua DPRD Kota Sibolga itu mengatakan, poin kedua adalah dalam pengangkatan Plt-plt Ketua DPD kabupaten/kota tidak proporsional dan profesional. Contohnya, di Kabupaten Nias Barat, Plt Ketua DPD-nya adalah seorang pegawai sekretariat DPD.
Baru seminggu menjabat Plt langsung melaksanakan Musda, bukan membenahi struktur partai dulu baru Musda, sehingga terkesan terburu-buru dan kualitas pengurus partai tidak sesuai harapan. Terbukti sampai sekarang tidak ada kegiatan apa pun di Nias Barat, meski sudah 4 bulan terpilih sebagai ketua Golkar.
Kemudian, ada juga oknum yang belum punya pengalaman apa-apa di Partai Golkar tiba-tiba sudah jadi Plt Ketua. Padahal, masih banyak kader senior dan jabatannya koorbid dan wakil-wakil ketua, tetapi mereka tidak dipercayai dan difungsikan.
Sahlul menjelaskan poin ketiga yaitu pelaksanaan musda-musda kabupaten/kota yang digelar di Kota Medan antara lain, Deliserdang, Tanjungbalai, Nias Barat, Tapteng. Sementara, Kabupaten Labura digelar di Parapat, Kabupaten Simalungun.
“Ironis, di beberapa daerah, ada oknum yang belum memenuhi syarat menjadi ketua DPD Partai Golkar kabupaten/kota. Salah satu contoh Kabupaten Tapteng, ketua terpilih tidak memenuhi syarat. Hanya 2 tahun jadi pengurus transisi, kemudian diloloskan jadi Ketua DPD Golkar Tapteng tanpa mendapatkan diskresi dari ketua umum. Ini namanya abuse of power atau penyalahgunaan wewenang karena tindakan tersebut sudah mengangkangi kewenangan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto,” katanya.
Mantan Ketua DPD Partai Golkar Kota Sibolga ini mengatakan, seharusnya musda-musda kabupaten/kota ini dilaksanakan di daerah masing-masing, karena ini adalah upaya pengembangan sekaligus konsolidasi partai di tingkat kabupaten/kota, sehingga masyarakat di daerah itu mengetahui bahwa Golkar melaksanakan Musda.
“Kecuali Musda tersebut tidak dapat dilaksanakan karena situasi yang tidak kondusif di daerah itu, barulah dilaksanakan di provinsi. Karena kalau Musda yang dilaksanakan di provinsi, terindikasi ada unsur rekayasa oleh pihak tertentu dan hasilnya tidak berkualitas,” beber dia.
Poin keempat, bahwa pelaksanaan rapat revitalisasi yang dilaksanakan Partai Golkar Sumut dan telah mengeluarkan hasil revitalisasi adalah cacat hukum. Berhubung saat pelaksanaan rapat pleno revitalisasi tersebut tidak dihadiri unsur pengurus satu tingkat di atasnya (DPP Partai Golkar).
Hal itu merujuk peraturan petunjuk pelaksanaan DPP Partai Golkar tahun 2015 nomor: Juklak-14/DPP/Golkar/XII/2011, huruf B, tentang ketentuan dan waktu pelaksanaan revitalisasi. Bahwa, revitalisasi kepengurusan harus ditetapkan di dalam rapat pleno partai sesuai dengan tingkatannya dan harus dihadiri oleh unsur pengurus satu tingkat di atasnya dengan tetap berpedoman pada peraturan organisasi yang berlaku.
Tujuan revitalisasi dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan program promosi kader penyegaran dan penghargaan bagi kader berprestasi, bukan untuk membuang atau mengganti pengurus yang masih aktif, atau karena hanya kebencian pribadi sesama pengurus, maka pengurus tersebut dibuang begitu saja.
“Revitalisasi ini juga sebenarnya kalau mau mengganti orang, maka orang itu dinyatakan sudah pindah partai, meninggal dunia, sakit permanen, tidak aktif, serta mendapatkan keputusan pengadilan yang sedang dicabut hak politiknya,” kata Sahlul.
Sahlul menilai hasil revitalisasi yang diumumkan Partai Golkar Sumut sangat aneh, karena ada oknum yang baru berpartai tiba-tiba sudah masuk menjadi pengurus harian, sementara mereka belum pernah jadi kader Partai Golkar.
“Kami mohon kepada Ketua Umum Airlangga Hartarto untuk meninjau ulang hasil revitalisasi Partai Golkar Sumut dan mengembalikan kader-kader terbaik Partai Golkar yang sudah sempat terbuang atau diberhentikan dari kepengurusan Partai Golkar Sumut tersebut,” kata Sahlul.
Poin kelima, dalam rapat pleno DPD Partai Golkar Sumut, bahwa Kabupaten Samosir disetujui oleh rapat pleno untuk di plt-kan, tetapi bukan plt yang diangkat, malah dilaksanakan revitalisasi tanpa dicabut hasil rapat pleno sebelumnya.
Seharusnya, hasil rapat pleno itu dicabut terlebih dulu baru dilaksanakan revitalisasi, tetapi hal ini tidak dilakukan dan menurut saya ini merupakan pelanggaran,” ujarnya.
Poin keenam, sampai sekarang dari 33 kabupaten/kota yang telah melaksanakan Musda, baru tiga daerah yang melaksanakan pelantikan, selebihnya tidak ada. Padahal sekarang sudah menjelang dua tahun kepemimpinan Musa Rajekshah sebagai Ketua Partai Golkar Sumut.
Sahlul menjelaskan, sebetulnya masih banyak dugaan pelanggaran baik secara administrasi maupun peraturan organisasi yang dilakukan oknum Sekretaris Partai Golkar Sumut, karena ketidakmengertian dan ketidakpahaman tentang perjalanan Partai Golkar Sumatera Utara selama ini.
“Jadi kami minta kepada Ketua Partai Golkar Sumut, Musa Rajekshah untuk mengevaluasi dan mengganti Sekretaris (Ilhamsyah) Partai Golkar Sumut. Apabila tidak dilakukan, maka tunggulah kehancuran Partai Golkar Sumut. Saya akan terus bersuara mengenai hal ini, tunggu episode penjelasan saya berikutnya, pasti seru,” Sahlul menambahkan.
Penulis :Juniwan/MBD
Editor :Admin4
