Sahabatnews.com-Singapura | Singapura akan mencabut Pasal 377A KUHP, Perdana Menteri Lee Hsien Loong mengatakan dalam pidatonya di Hari Nasional pada Minggu (21 Agustus 2022), mencabut undang-undang era kolonial yang mengkriminalisasi seks antar laki-laki.
Pemerintah juga akan mengamandemen Konstitusi untuk melindungi definisi pernikahan – yang saat ini diakui oleh hukum terjadi antara satu pria dan satu wanita – agar tidak digugat secara konstitusional di pengadilan, kata Lee.
Pemerintah tidak berniat mengubah definisi pernikahan atau kebijakan nasional tentang perumahan umum, pendidikan, aturan adopsi, standar periklanan dan klasifikasi film, katanya, menandakan bahwa itu akan mempertahankan “norma dan nilai yang berlaku” pada masyarakat Singapura.
Pengumuman tersebut muncul 15 tahun setelah Parlemen terakhir memperdebatkan Bagian 377A pada tahun 2007, ketika diputuskan bahwa undang-undang tersebut akan tetap ada tetapi tidak secara aktif ditegakkan. Lee mengatakan sikap telah “berubah secara signifikan” sejak saat itu.
“Sementara kami tetap menjadi masyarakat yang konservatif secara luas, orang-orang gay sekarang lebih diterima di Singapura, terutama di kalangan anak muda Singapura,” katanya.
Pada bulan Februari, Pengadilan Tinggi menolak tantangan terbaru terhadap Bagian 377A tetapi menegaskan kembali bahwa undang-undang tersebut “tidak dapat diterapkan secara keseluruhan” dan tidak menimbulkan ancaman penuntutan.
Menyusul putusan tersebut, Menteri Hukum dan Dalam Negeri K Shanmugam mengatakan pada bulan Maret bahwa Pemerintah sedang mempertimbangkan “jalan terbaik ke depan” pada Bagian 377A sambil menghormati sudut pandang yang berbeda.
Menteri kemudian mengatakan pada bulan Juli bahwa Pemerintah sedang mencari cara untuk melindungi posisi hukum saat ini tentang pernikahan terhadap tantangan di pengadilan, sementara itu mempertimbangkan langkah selanjutnya untuk Bagian 377A.
Pemerintah juga telah mengadakan diskusi ekstensif dengan kelompok agama, pemimpin akar rumput, warga Singapura dari berbagai latar belakang, serta kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT), katanya.
Mr Lee mengatakan pada hari Minggu bahwa Mr Shanmugam dan jaksa agung telah menyarankan bahwa ada “risiko signifikan” dari Bagian 377A dijatuhkan dalam tantangan pengadilan di masa depan, dengan alasan bahwa itu melanggar ketentuan perlindungan yang sama dalam Konstitusi.
“Kita harus menanggapi saran itu dengan serius. Tidak bijaksana untuk mengabaikan risiko, dan tidak melakukan apa-apa,” katanya, mencatat bahwa ada beberapa tantangan pengadilan yang gagal terhadap Bagian 377A yang berusaha menyatakan undang-undang itu tidak konstitusional.
“Untuk alasan ini, Pemerintah akan mencabut Pasal 377A dan mendekriminalisasi seks antar laki-laki. Saya percaya ini adalah hal yang benar untuk dilakukan, dan sesuatu yang sekarang akan diterima oleh kebanyakan orang Singapura. Ini akan membawa hukum sesuai dengan adat istiadat sosial saat ini, dan saya berharap, memberikan sedikit kelegaan kepada kaum gay Singapura.”
Kekhawatiran Tentang Dampak Pencabutan
Mr Lee mengatakan bahwa sebagian besar warga Singapura tidak ingin pencabutan itu memicu “perubahan drastis” dalam norma-norma sosial Singapura di seluruh tingkat, termasuk dalam isu-isu seperti bagaimana pernikahan didefinisikan, apa yang diajarkan di sekolah, dan apa yang ditampilkan di televisi dan di bioskop. .
Perdana Menteri mengatakan sentimen seperti itu telah “muncul dengan sangat jelas” dalam keterlibatan Pemerintah selama beberapa bulan, dan beberapa dari mereka yang ragu “merasa kuat” tentang undang-undang itu sendiri.
Pada 23 Juli 2022, Protect Singapore Townhall – yang menurut penyelenggaranya dihadiri oleh lebih dari 1.200 orang – diadakan untuk menyerukan agar Bagian 377A dipertahankan dan definisi pernikahan harus dilindungi.
“Tetapi bagi sebagian besar, kekhawatiran utama mereka adalah apa yang mereka rasakan sebagai kepanjangan dari Bagian 377A, dan apa yang mereka takutkan akan segera dicabut,” kata Lee.
“Mereka juga khawatir bahwa ini dapat mendorong aktivisme yang lebih agresif dan memecah belah di semua sisi. Dan ini tidak hanya menjadi perhatian mereka yang memiliki keberatan agama, tetapi juga dimiliki oleh banyak orang non-agama.”
“Bahkan banyak warga Singapura yang mendukung pencabutan ingin mempertahankan norma keluarga dan sosial kami saat ini.”
Mr Lee mengatakan Pemerintah memahami keprihatinan ini dan tidak ingin pencabutan memicu “perubahan besar” dalam masyarakat, dan bahwa ia akan mempertahankan pendekatan berorientasi keluarga saat ini dan norma-norma yang berlaku dan nilai-nilai masyarakat Singapura.
“Oleh karena itu, meskipun kami mencabut 377A, kami akan menegakkan dan menjaga institusi pernikahan,” katanya, menyoroti bahwa Singapura hanya mengakui pernikahan antara satu pria dan satu wanita.
“Banyak kebijakan nasional bergantung pada definisi pernikahan ini, termasuk perumahan umum, pendidikan, aturan adopsi, standar periklanan, klasifikasi film. Pemerintah tidak berniat mengubah definisi pernikahan, atau kebijakan ini.”
Mr Lee mengatakan Singapura pada umumnya adalah masyarakat konservatif yang percaya bahwa pernikahan harus antara seorang pria dan seorang wanita, anak-anak harus lahir dan dibesarkan dalam keluarga tersebut, dan bahwa keluarga tradisional harus membentuk blok bangunan dasar masyarakat.
“Kebanyakan orang Singapura ingin masyarakat kita tetap seperti ini. Ini juga posisi Pemerintah. Kami telah menjunjung tinggi dan memperkuat pentingnya keluarga melalui banyak kebijakan nasional, dan kami akan terus melakukannya, ”katanya.
Namun, Mr Lee mengatakan Singapura, seperti setiap masyarakat manusia, memiliki orang-orang gay di tengah-tengahnya.
“Mereka adalah sesama warga Singapura kami. Mereka adalah rekan kerja kita, teman kita, anggota keluarga kita. Mereka juga ingin menjalani kehidupan mereka sendiri, berpartisipasi dalam komunitas kami dan berkontribusi penuh untuk Singapura,” katanya.
“Dan kita perlu menemukan cara yang tepat untuk mendamaikan dan mengakomodasi adat istiadat tradisional masyarakat kita, dan aspirasi kaum gay Singapura untuk dihormati dan diterima.”
Melindungi Definisi Pernikahan
Namun, Mr Lee menunjukkan bahwa di bawah undang-undang saat ini, definisi pernikahan – seperti Bagian 377A – dapat ditentang secara konstitusional di pengadilan, dengan mengatakan bahwa ini telah terjadi di negara lain.
“Jika suatu hari tantangan seperti itu berhasil di sini, itu bisa menyebabkan pernikahan sesama jenis diakui di Singapura,” katanya.
“Dan ini akan terjadi bukan karena Parlemen mengesahkan undang-undang semacam itu tetapi sebagai hasil dari keputusan pengadilan.”
Bahkan jika mayoritas anggota parlemen menentang pernikahan sesama jenis, Parlemen mungkin tidak dapat begitu saja mengubah undang-undang untuk memulihkan status quo ante, kata Lee, seraya menambahkan bahwa Parlemen mungkin perlu mengubah Konstitusi dengan mayoritas dua pertiga.
“Saya tidak berpikir bahwa untuk Singapura, pengadilan adalah forum yang tepat untuk memutuskan masalah seperti itu,” katanya.
“Hakim menafsirkan dan menerapkan hukum. Itulah yang mereka dilatih dan ditunjuk untuk melakukannya … Tetapi hakim dan pengadilan tidak memiliki keahlian atau mandat untuk menyelesaikan masalah politik, atau mengatur norma dan nilai sosial. Karena ini pada dasarnya bukan masalah hukum, tetapi masalah politik.”
Bahkan kemudian, mereka yang mencari perubahan masih bisa mencoba untuk “memaksa langkah” melalui proses pengadilan, kata Lee, menekankan bahwa ini adalah “permusuhan” di alam dan akan menyoroti perbedaan, mengobarkan ketegangan dan mempolarisasi masyarakat.
“Dan saya yakin ini akan berdampak buruk bagi Singapura,” katanya.
Oleh karena itu, Pemerintah akan melindungi definisi pernikahan agar tidak digugat secara konstitusional di pengadilan dengan mengamandemen Konstitusi, kata Lee, seraya menambahkan bahwa definisi hukum terkandung dalam Undang-Undang Penafsiran dan Piagam Perempuan.
“Ini akan membantu kami untuk mencabut Pasal 377A dengan cara yang terkendali dan dipertimbangkan dengan hati-hati,” katanya.
“Ini akan membatasi perubahan ini pada apa yang saya yakini akan diterima oleh sebagian besar orang Singapura, yaitu untuk mendekriminalisasi hubungan seksual antara pria yang menyetujui secara pribadi.
“Tetapi kami juga akan mempertahankan apa yang saya yakini masih diinginkan sebagian besar warga Singapura, dan itu adalah mempertahankan struktur dasar keluarga pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita, di mana kami memiliki dan membesarkan anak-anak kami.”
Waspadalah Terhadap “Perang Budaya”
Lee mengatakan Pemerintah mencari “akomodasi politik” yang menyeimbangkan pandangan dan aspirasi yang berbeda di antara warga Singapura. Namun dia memperingatkan Singapura agar tidak menempuh jalan “perang budaya”, di mana pandangan-pandangan yang saling bertentangan mendorong semakin keras satu sama lain.
“Dan di beberapa masyarakat Barat, tidak sedikit, ini telah mengakibatkan perang budaya, penghinaan untuk pandangan yang berlawanan – dan bukan hanya untuk pandangan tetapi untuk orang yang berlawanan – membatalkan budaya untuk menggertak dan membungkam lawan, dan permusuhan pahit yang memecah masyarakat menjadi perang. suku,” katanya.
“Ada beberapa tanda hal serupa mulai terjadi di sini juga. Saya katakan janganlah kita pergi ke arah ini. Semua kelompok harus menahan diri, karena itulah satu-satunya cara kita dapat bergerak maju sebagai satu bangsa bersama-sama.”
Mr Lee mengatakan ada banyak lagi yang bisa dikatakan tentang “subjek yang sulit” ini, mengakui bahwa pengumumannya akan memicu reaksi dan diskusi lebih lanjut menjelang “debat penuh” saat undang-undang tersebut masuk ke Parlemen.
“Kami memiliki masyarakat yang stabil dan umumnya harmonis, dan kami akan bekerja keras untuk menjaga hal-hal seperti ini,” tambahnya.
“Saya berharap keseimbangan baru akan memungkinkan Singapura untuk tetap menjadi masyarakat yang toleran dan inklusif selama bertahun-tahun yang akan datang.”
Penulis: Mis/(chennelnewsasia/hm06)
Editor: admin3
