Sahabatnews.com-Medan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM Tirtanadi Sumatera Utara) diduga mengalami kerugian fantastis mencapai Rp750 miliar setiap tahun akibat kebocoran air yang mencapai 38 persen dari total produksi. Kondisi ini mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara, yang menilai persoalan tersebut bukan sekadar masalah teknis, melainkan sudah mengarah pada indikasi lemahnya sistem pengawasan dan efisiensi manajemen.
Anggota Badan Anggaran DPRD Sumut, Usman Jakfar, mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap sistem distribusi air PDAM Tirtanadi.
“Kehilangan air hingga 38 persen bukan masalah teknis semata, tapi persoalan sistemik. Kita patut curiga bahwa ada celah pengawasan yang lemah, atau bahkan praktik yang tidak efisien dalam pengelolaan aset publik,” tegas Usman Jakfar di Medan, Rabu (22/10/2025).
Berdasarkan data, PDAM Tirtanadi saat ini memiliki 544 ribu pelanggan aktif dengan kapasitas produksi sekitar 7.300 liter air per detik. Namun, hanya 62 persen air yang berhasil ditagihkan kepada pelanggan. Sisanya, 38 persen air hilang akibat kebocoran pipa, pencurian air, hingga ketidakakuratan meteran pelanggan.
Menurut Usman, situasi ini telah menyebabkan potensi kehilangan pendapatan daerah yang sangat besar.
“Setiap tetes air yang hilang adalah pendapatan rakyat yang ikut menguap. Jika tidak dilakukan reformasi, PDAM akan terus kehilangan kepercayaan publik,” ujarnya.
Ia menilai, jika efisiensi tidak segera ditingkatkan, PDAM Tirtanadi justru akan menjadi beban fiskal bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, bukan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan.
Selain persoalan kebocoran, DPRD juga menyoroti ketimpangan struktur pelanggan. Dari total pelanggan, 97 persen merupakan rumah tangga, sementara hanya 3 persen pelanggan industri. Ketimpangan ini membuat margin keuntungan PDAM rendah, sementara biaya operasional terus meningkat.
Usman menegaskan, reformasi manajemen dan efisiensi distribusi air harus menjadi prioritas utama agar PDAM Tirtanadi bisa kembali menjadi sumber pendapatan daerah yang sehat dan transparan.
✍️ Pewarta: TN
✍️ Editor: Admin





























































