Sahabatnews.com-JAKARTA Inspektur Jenderal Kementerian Agama (Itjen Kemenag) Khairunas menegaskan komitmen pengawasan berintegritas dan bebas korupsi dalam rapat pembahasan program, kegiatan, serta arah kebijakan anggaran pengawasan yang diselaraskan dengan target kinerja nasional.
Rapat yang digelar di ruang kerja Inspektur Jenderal, Kamis (5/2/2026), diikuti Sekretaris Itjen, Inspektur I hingga V, Auditor Utama, Kepala Bagian Umum dan BMN, Kepala Bagian PHP dan Dumas, serta jajaran sekretariat Itjen Kemenag.
RelatedPosts
Dalam arahannya, Khairunas menekankan bahwa seluruh jajaran Itjen wajib bekerja sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, dengan integritas sebagai fondasi utama.
“Arahan Presiden sangat jelas, tidak boleh ada korupsi. Kita harus bekerja keras, profesional, dan berintegritas. Bahkan hal sederhana seperti kebersihan lingkungan kantor juga mencerminkan budaya kerja yang baik,” tegas Khairunas.
Kerja Sama Pengawasan Lintas Kementerian
Salah satu keputusan strategis rapat adalah rencana penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Itjen Kemenag dan Kementerian Haji (Kemenhaj). Kerja sama ini ditujukan untuk memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengawasan lintas kementerian.
Khairunas menjelaskan, SDM pengawasan akan disiapkan oleh Itjen Kemenag, sementara dukungan anggaran berasal dari Kemenhaj. Draft awal MoU dan PKS disusun oleh Kemenhaj sebagai pihak penginisiasi.
Menindaklanjuti permintaan auditor dari Kemenhaj, penugasan akan menggunakan skema Bawah Kendali Operasi (BKO) dalam periode tertentu, sebagaimana yang telah diterapkan di Badan Gizi Nasional (BGN).
“Penugasan BKO dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Agama. Itjen akan mengajukan surat resmi untuk memohon persetujuan tersebut,” jelas Khairunas.
Pengawasan Haji dan MBG Jadi Fokus
Rapat juga menyepakati bahwa penugasan pemantauan penyelenggaraan ibadah haji ke Arab Saudi akan menggunakan anggaran Kemenhaj. Penempatan personel dilakukan secara proporsional dengan mengombinasikan auditor berpengalaman dan auditor yang memiliki kapasitas teknis memadai.
“Petugas ke Arab Saudi tidak otomatis sama dengan auditor yang di-BKO-kan. Akan disusun komposisi sesuai kebutuhan pengawasan,” ujarnya.
Selain pengawasan haji, Itjen Kemenag juga menaruh perhatian pada pengawasan distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan Kemenag, percepatan implementasi e-audit, serta penguatan Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) yang telah dilaunching oleh Menteri Agama.
“GRC wajib kita jalankan. Tim, juklak-juknis, roadmap, hingga sosialisasinya harus segera dimatangkan untuk memperkuat kapabilitas APIP,” tegas Khairunas.
Ritme Koordinasi Diperketat
Sekretaris Itjen Kemenag, Khoirul Huda Basyir, menekankan pentingnya ritme koordinasi yang lebih terukur agar kebijakan strategis dapat dieksekusi secara cepat dan efektif.
Ia menyampaikan, rapat pimpinan lengkap akan digelar sebulan sekali, sementara rapat pimpinan terbatas dilakukan dua minggu sekali.
“Ini untuk memastikan setiap arahan pimpinan segera ditindaklanjuti dan tidak berhenti di tataran kebijakan,” ujarnya.
Rapat juga menyepakati perlunya menyiapkan sejak dini tim khusus untuk menindaklanjuti direktif Presiden, sehingga pemantauan dan evaluasi program prioritas nasional dapat langsung dijalankan secara optimal.
✍️ Pewarta: TN
✍️ Editor: Admin
