Sahabatnews.com-Jakarta Polemik penetapan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memantik perdebatan publik. Namun memahami perkara ini tidak cukup hanya bersandar pada rilis pers lembaga penegak hukum, tekanan opini publik, hiruk-pikuk buzzer, atau sentimen politik. Ujian sesungguhnya berada di atas meja hijau pengadilan.

Perlu diingat, KPK bukanlah lembaga yang kebal dari koreksi hukum. Sejarah mencatat, tidak sedikit perkara yang kandas di praperadilan atau bahkan berujung vonis bebas. Sayangnya, sebagian masyarakat kerap terprovokasi sejak tahap awal, bahkan ketika isu ini kemudian dikaitkan dengan organisasi besar seperti NU, yang justru memperkeruh suasana.

Dugaan Pungli Dana Desa Oknum Kajari Soemarlin Halomoan Ritonga Dicopot

16 Februari 2026

Gaji Kemenhaj Sempat Tertunda, Kemenag Tegaskan Tak Ada Pungli

13 Februari 2026

Irjen Kemenag Khairunas Buka Rakerwil Kemenag Lampung 2026Tekankan Integritas dan Loyalitas ASN

11 Februari 2026

Lantas, bagaimana sesungguhnya logika hukum di balik kemelut kasus Gus Yaqut?

Awal Mula Kuota Tambahan Haji

Persoalan ini bermula pada Oktober 2024, saat Presiden Joko Widodo bertemu Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menyampaikan keluhan panjangnya antrean jemaah haji. Hasilnya, Arab Saudi menyetujui tambahan kuota haji Indonesia sebanyak 20.000 jemaah.

Masalah muncul ketika Gus Yaqut membagi kuota tambahan itu secara proporsional: 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus. Kebijakan ini kemudian dipersoalkan karena dianggap bertentangan dengan Pasal 64 Undang-Undang Haji yang mengatur komposisi 92 persen haji reguler dan 8 persen haji khusus.

Namun, di sinilah letak celah hukumnya. Pasal tersebut tidak secara eksplisit menjelaskan apakah komposisi 92:8 berlaku mutlak untuk kuota pokok saja, atau juga mengikat kuota tambahan. Kekosongan norma inilah yang membuka ruang multitafsir.

Diskresi Menteri dan Dasar Hukumnya

Undang-undang yang sama sebenarnya mengatur mekanisme kuota tambahan dalam Pasal 9. Ayat (1) menyebutkan bahwa penambahan kuota setelah penetapan awal harus dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan ditetapkan sebagai kuota haji tambahan. Ayat (2) mengharuskan penetapan itu dilakukan paling lambat tujuh hari setelah tambahan diterima dari Arab Saudi.

Pihak Gus Yaqut beralasan, pada saat itu DPR sedang disibukkan agenda politik sehingga pembahasan tidak memungkinkan dilakukan tepat waktu. Dalam kondisi stagnasi tersebut, Menteri Agama mengambil diskresi, yakni kewenangan mengambil keputusan di luar aturan yang tidak jelas atau tidak lengkap demi kepentingan umum.

Diskresi itu kemudian dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024.

Secara hukum administrasi negara, diskresi justru dimaksudkan untuk menjaga kepastian hukum dan pelayanan publik. Prinsip ini sejalan dengan asas legalitas dan adagium klasik nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali—tidak ada perbuatan pidana tanpa aturan pidana yang lebih dulu mengaturnya.

Pertimbangan Kemanusiaan di Tanah Suci

Pembagian kuota 50:50 bukan tanpa alasan teknis. Tenda Mina untuk jemaah haji reguler saat itu telah mengalami overcapacity, sementara fasilitas untuk haji khusus masih relatif layak. Demi prinsip hifdzun nafs (perlindungan jiwa), kuota haji khusus diperbesar guna mencegah kepadatan ekstrem.

Hasilnya nyata. Indonesia berhasil keluar dari trauma haji 2023, di mana 773 jemaah wafat. Pada musim haji 2024, angka kematian turun drastis menjadi 461 jemaah. Capaian ini sempat mendapat apresiasi luas, kecuali dari Panitia Khusus DPR.

Di Mana Letak Dugaan Korupsinya?

Secara hukum pidana, korupsi mensyaratkan adanya kerugian negara atau perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Hingga kini, nilai kerugian negara yang disebut mencapai Rp1 triliun masih bersifat potensial loss dan belum final, karena masih dalam perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bahkan, secara teknis anggaran, pembagian 50:50 justru berpotensi menghemat keuangan negara, sebab haji reguler memerlukan pembiayaan APBD dan tambahan petugas, sementara haji khusus sepenuhnya ditangani pihak swasta.

Fakta lain, dalam penggeledahan, penyidik tidak menemukan indikasi Gus Yaqut memperkaya diri. Yang disita hanya telepon genggam dan paspor.

Persoalan menjadi sensitif ketika sejumlah biro perjalanan haji khusus menaikkan harga secara signifikan. Keuntungan besar itu belakangan dikembalikan ke KPK. Pertanyaannya: jika uang tersebut berasal dari jemaah, mengapa disetor ke KPK? Di titik inilah dugaan tindak pidana bisa mengarah ke pihak lain, bukan semata Gus Yaqut.

Bukan Hanya Gus Yaqut

Pengamat politik Islah Bahrawi dalam siniarinya menegaskan, perkara ini seharusnya tidak berhenti pada satu nama. Pemilik travel haji khusus, termasuk Fuad Hasan dari Maktour, pejabat eselon I Kementerian Agama, serta pihak-pihak yang menikmati keuntungan dari kuota haji khusus perlu diperiksa secara menyeluruh.

Secara hukum, Gus Yaqut memiliki hak mengajukan praperadilan, bahkan membawa perkara ini hingga tingkat kasasi.

Asas Keraguan untuk Terdakwa

Pada akhirnya, hukum pidana mengenal prinsip in dubio pro reo—dalam keraguan, putusan harus berpihak pada terdakwa. Lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah.

Siapa pun yang kelak dinyatakan bersalah atau tidak, selama proses hukum berjalan adil, rasional, dan dapat diterima logika publik, maka putusan tersebut patut dihormati.