Sahabatnews.com–Jakarta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, resmi melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan 31 pejabat struktural di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Rabu (18/02/2026), di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Dalam sambutannya, Nusron menyampaikan pesan tegas sekaligus menjadi pilar utama bagi para pejabat publik di bidang pertanahan: permudah urusan rakyat, jangan dipersulit.
“Permudahlah urusan rakyat dalam pelayanan pertanahan. Tidak ada kata lain bagi pejabat publik selain orientasi pada pelayanan publik yang baik,” tegas Nusron.
Empat Pejabat Tinggi Madya Dilantik
Dalam pelantikan tersebut, empat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang dilantik yaitu:
Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP): Arief Muliawan
Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR): Lampri
Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemda: Andi Tenri Abeng
Staf Ahli Bidang Pengembangan Kawasan: Dony Erwan Brillianto
Selain itu, enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 21 Pejabat Administrator turut dilantik.
Adaptasi dan Kepuasan Publik Jadi Kunci
Nusron menekankan pentingnya kecepatan, ketepatan, dan kepuasan masyarakat dalam pelayanan modern.
“Tantangan pelayanan di era modern adalah kecepatan dan kepuasan pelanggan. Output-nya, masyarakat harus merasa puas dengan pelayanan ATR/BPN,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan seluruh pejabat agar menjalankan transformasi pelayanan secara akuntabel, prudent, dan penuh kehati-hatian agar setiap keputusan tetap kuat secara hukum.
Pakta Integritas dan Dukungan Pejabat Negara
Dirjen PTPP terlantik, Arief Muliawan, mewakili pejabat lainnya membacakan Pakta Integritas, dilanjutkan penandatanganan berita acara sumpah jabatan.
Bertindak sebagai saksi, Inspektur Jenderal ATR/BPN Pudji Prasetijanto Hadi dan Dirjen SPPR Virgo Eresta Jaya.
Pelantikan turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan serta Plt. Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana.
Arah Baru ATR/BPN
Pelantikan ini menjadi bagian dari langkah strategis Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan di seluruh Indonesia.
Pesan Nusron menegaskan bahwa pejabat ATR/BPN harus bekerja profesional, adaptif, dan berpihak pada masyarakat.
“Jika digugat di pengadilan pun harus menang, karena kita bekerja sesuai aturan dan integritas,” tutup Nusron.
ATR_BPN
NusronWahid
PelayananPublik
ReformasiBirokrasi
PertanahanIndonesia
BeritaNasional
GoodGovernance
IntegritasPejabat
PelayananCepat
IndonesiaMaju
✍️ Pewarta: TN
✍️ Editor: Admin
