Sahabatnews.com – Jakarta Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa kebijakan transfer ke daerah dari pemerintah pusat dalam RAPBN 2026 mengalami penurunan signifikan. Pemerintah mengalokasikan Rp 650 triliun, turun Rp 269 triliun dibandingkan APBN 2025 yang mencapai Rp 919 triliun.
Meski turun, Tito memastikan kekurangan tersebut akan ditutup melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) yang tahun depan mencapai Rp 1.300 triliun. “Ini yang diharapkan bisa lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat di semua daerah,” ujar Tito dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Kemampuan Fiskal Daerah Beragam
Menurut Tito, kondisi keuangan daerah di Indonesia masih timpang. Beberapa daerah mampu mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sementara banyak daerah lain masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.
“Data fiskal ini selalu kita koordinasikan dengan Kemenkeu. Alokasi anggaran harus memperhatikan kemampuan fiskal tiap daerah, terutama yang PAD-nya rendah,” jelasnya.
Prioritas: Layanan Dasar Warga
Tito menegaskan, meski terjadi pengalihan anggaran, pelayanan publik tetap terjamin. Pemerintah pusat melalui K/L akan mengkover berbagai kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga perlindungan sosial.
“Pendidikan sudah ditangani pemerintah pusat, kesehatan juga sebagian besar ditanggung Kemenkes. Kementerian PUPR pun akan membantu daerah dalam pembangunan infrastruktur. Jadi, pelayanan masyarakat tidak terganggu,” tegas mantan Kapolri itu.
Kinerja Daerah dalam APBN 2025
Berdasarkan realisasi APBN 2025, rata-rata pendapatan daerah mencapai Rp 674 triliun dengan belanja Rp 652 triliun. Beberapa daerah mencatat kinerja pendapatan di atas rata-rata, seperti Banjarbaru (78%) dan Sumbawa Barat (104%).
Sementara itu, Papua Barat Daya dinilai mampu menyerap anggaran dengan baik meski berstatus daerah baru. Untuk level provinsi, Jawa Barat tercatat sebagai daerah dengan belanja tertinggi, disusul Jakarta dan Maluku Utara yang memiliki cadangan fiskal cukup kuat.
“Pendapatan tinggi harus diiringi dengan belanja yang baik agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutup Tito.
Transfer ke Daerah, RAPBN 2026, Tito Karnavia
Pewarta : TN
Editor : Admin
