Sahabatnews.com-Medan 11 November 2025 — Koalisi organisasi mahasiswa Cipayung Plus Sumatera Utara yang terdiri dari PMII, IMM, HIMMAH, KAMMI, dan GMKI, menentang keras keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto.
Dalam pernyataan sikap resminya, Cipayung Plus menilai keputusan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita Reformasi 1998, sekaligus melukai ingatan kolektif bangsa atas berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan represi politik yang terjadi di era Orde Baru.
“Keputusan ini adalah tamparan terhadap nilai-nilai Reformasi. Soeharto adalah simbol otoritarianisme. Memberinya gelar pahlawan sama saja mengkhianati perjuangan mahasiswa dan rakyat,”
tegas Muhammad Agung Prabowo, Ketua PMII Sumatera Utara.
“Luka Korban Belum Pulih, Jangan Hapus Sejarah”
Sikap serupa juga disampaikan Rahmat Taufiq Pardede, Ketua IMM Sumut, yang menegaskan bahwa pengakuan terhadap Soeharto tanpa penuntasan pelanggaran HAM berat adalah tindakan tidak bermoral.
“Kami tidak menafikan pembangunan yang pernah dilakukan, tetapi luka korban Orde Baru belum dipulihkan. Mengangkat Soeharto sebagai pahlawan tanpa penuntasan HAM adalah pengkhianatan moral,” ujarnya.
Sementara itu, Kamaluddin Nazuli Siregar, Ketua HIMMAH Sumut, menilai keputusan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
“UU jelas mengatur syarat moral penerima gelar. Memberi gelar kepada tokoh dengan rekam jejak pelanggaran HAM adalah bentuk pengabaian terhadap prinsip objektivitas hukum dan keadilan,” katanya.
“Kepahlawanan Bukan Rekonsiliasi Semu”
Ketua KAMMI Sumatera Utara, Irham Sadani Rambe, menegaskan bahwa negara tidak boleh menutupi sejarah kelam hanya demi rekonsiliasi politik.
“Negara tidak boleh menghapus sejarah kelam atas nama rekonsiliasi semu. Kepahlawanan harus berpijak pada kebenaran sejarah, bukan agenda politik,” ujarnya.
Sedangkan Chrisye Sitorus, Ketua GMKI Sumatera Utara, mengingatkan agar sejarah tidak dijadikan alat politik penguasa.
“Sejarah tidak boleh dipelintir demi kepentingan kekuasaan. Mengangkat figur yang terlibat represi dan pelanggaran HAM sebagai pahlawan berarti menutup mata terhadap jeritan korban,” tandasnya.
Tuntutan Cipayung Plus Sumatera Utara
- Mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk mencabut gelar Pahlawan Nasional terhadap Soeharto.
- Menuntut Dewan Gelar dan Pemerintah agar menegakkan kriteria kepahlawanan secara objektif, transparan, dan akuntabel sesuai amanat undang-undang.
- Mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus mengawal pelurusan sejarah dan penegakan keadilan bagi korban pelanggaran HAM.
- Menegaskan kesiapan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran apabila Presiden tidak mencabut keputusan tersebut.
Mahasiswa Sumut Siap Turun ke Jalan
Cipayung Plus Sumatera Utara menegaskan akan tetap berdiri sebagai penjaga nurani bangsa, menolak segala bentuk pemutihan sejarah dan pemutarbalikan narasi Reformasi.
“Mahasiswa akan tetap menjadi garda moral bangsa. Kami menolak segala upaya yang merendahkan martabat korban dan mengkhianati semangat Reformasi 1998,” tutup pernyataan resmi mereka.
| Pewarta: TN
| Editor: Admin
Tagar (Hashtags):
