Sahabatnews.com-Jakarta Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyoroti penggunaan anggaran pendidikan yang seharusnya minimal 20 persen dari APBN dan APBD. Menurutnya, amanat konstitusi itu justru kerap dialihkan ke program pemerintah lain sehingga tujuan utamanya tidak tercapai.
Jimly bahkan menyinggung pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang pernah menganggap gaji C
“Mestinya anggaran 20 persen APBN dan APBD ditujukan untuk guru dan dosen, siswa/mahasiswa, serta sarana pendukung utama. Tapi karena guru dianggap beban, tujuan anggaran 20 persen dalam UUD dan putusan MK tidak pernah dilaksanakan dengan i’tikad baik,” tulis Jimly di akun X pribadinya, @JimlyAs, Selasa (19/8/2025).
Ia menilai kebijakan tersebut berimbas pada meningkatnya biaya pendidikan di semua jenjang.
“Pendidikan jadi makin mahal di semua tingkat, sementara guru dan dosen tetap tidak sejahtera,” tegasnya.
Sri Mulyani: Gaji Guru dan Dosen Jadi Beban Berat Negara
Polemik ini mencuat setelah pidato Sri Mulyani di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 9 Agustus 2025. Dalam paparannya, ia menyebut alokasi dana pendidikan dari APBN 2025 mencapai Rp724,3 triliun.
Meski angkanya besar, Sri Mulyani menyinggung kenyataan bahwa profesi guru dan dosen sering kali dianggap kurang dihargai karena gaji yang rendah.
“Menjadi dosen atau guru tidak dihargai karena gajinya enggak besar. Ini juga tantangan bagi keuangan negara,” ujar Sri Mulyani.
Pernyataan yang kemudian menuai polemik adalah ketika ia mempertanyakan apakah masalah rendahnya gaji guru dan dosen harus sepenuhnya ditanggung APBN, atau bisa melibatkan partisipasi masyarakat.
“Apakah semuanya harus dari keuangan negara, atau ada partisipasi masyarakat?” ucap Sri Mulyani.
Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci bentuk partisipasi masyarakat yang dimaksud.
Pernyataan ini pun menuai kritik, termasuk dari Jimly, yang menilai pemerintah gagal menjalankan amanat konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan.
Pewarta : TN
Editor : Admin
