Sahabatnews.com-Batubara Kembali terjadi dugaan kekerasan terhadap pelajar, kali ini terjadi di MAN Limapuluh dan belakangan menuai beragam tanggapan dari berbagai kalangan. Sejumlah unsur dari institusi yang turut menjadi pemangku kepentingan dalam ranah pendidikan, menyampaikan sorotan bernada kritis. Di antaranya PD.Aljamiyatul Washliyah, unsur Kementerian Agama hingga Ketua Komisi III DPRD Batubara.
Ketua PD Alwashliyah, Alasari mengungkapkan, perlunya batasan dalam memberikan ‘hukuman’ terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar. Penanganan permasalahan anak, menurut dia, tidak boleh sampai menimbulkan permasalahan baru.
“Tindakan merusak pakaian termasuk merusak mental anak,masih ada langkah-langkah penyelesaian tanpa langsung melakukan ‘punishment’ Kita bukan penganut ‘mazhab’ yang melakukan hukuman fisik” Kata Al Asari. (11/10) saat diwawancarai melalui sambungan telepon.
Sebagai sosok ulama sekaligus pendidik yang aktif di Aljamiyatul Wasliyah, ia menyampaikan pentingnya tercipta lingkungan sekolah yang ramah anak,.
Selanjutnya, mengenai dugaan kekerasan terhadap pelajar pada salah satu Madrasah Aliyah Negeri di daerah itu, ia menyarankan agar pihak Kementerian Agama dapat mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu dalam hal pembinaan.
Berikutnya, pihak Kantor Kemenag setempat turut memberikan respons. Kepala Seksi Pendidikan Islam Syahri Maulidin menegaskan, tidak dapat menerima tindakan kekerasan dalam bentuk apapun terhadap para pelajar madrasah.
“Tindakan pem ‘bully’ an di Madrasah tidak dibenarkan, tindakan bullying baik fisik maupun verbal, dan saya sangat menyayangkan jika itu benar terjadi di MAN Limapuluh. Soal nantinya akan dipanggil dalam RDP oleh DPRD Batubara, nanti saya akan menyampaikannya kepada Ka.Kan. Kemenag dan Kasubbag TU” Tegas Syahri di ruang kerjanya.
Syahri juga berharap masyarakat dan para orang tua pelajar dapat bersama pihak Kemenag mengambil peranan mengawasi proses belajar-mengajar di madrasah. Terlebih, kualitas pendidikan punya hubungan yang erat dengan upaya negeri ini meningkatkan kualitas sumberdaya manusia bagi pembangunan,
Ketua Komisi III DPRD Batubara, Andriansyah, menegaskan, para wakil rakyat akan menanggapi hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat di daerah itu. Termasuk dalam hal mencuatnya dugaan aksi kekerasan pelajar di MAN.
Adapun langkah RDP (Rapat Dengar Pendapat) terang dia, akan diagendakan setelah melalui musyawarah internal.
Sementara itu, sampai berita ini di terbitkan Erwin Nasution selaku kepala MAN tidak menjawab konfirmasi wartawan.
Penulis : Rils
Editor : Admin1
