Sahabatnews.com-PALEMBANG Peta politik internal Pelajar Islam Indonesia (PII) Sumatera Selatan kembali memanas. Manuver KSH yang berpindah posisi dari Organizing Committee (OC) ke Steering Committee (SC) menjelang Konferensi Wilayah (Konwil) PW PII Sumsel menuai sorotan tajam dari kader. Langkah tersebut dinilai bukan sekadar rotasi struktural, melainkan strategi politik untuk mengamankan ambisi menuju kursi Ketua Umum PW PII Sumsel.
Dari Kegagalan Teknis ke Kendali Aturan
Kepindahan KSH ke jajaran SC terjadi di tengah kritik keras atas kegagalannya menjalankan tugas sebagai Ketua OC Advance Training yang tak kunjung terlaksana. Situasi semakin diperparah dengan pengunduran dirinya sebagai Ketua OC Konwil, yang meninggalkan sejumlah persoalan teknis dan organisatoris.
Alih-alih menyelesaikan tanggung jawab yang belum tuntas, KSH justru memilih masuk ke SC—posisi yang memiliki kewenangan strategis dalam menentukan arah, regulasi, serta mekanisme Konwil. Kondisi ini memicu kecurigaan internal bahwa SC dijadikan “zona aman” sekaligus alat untuk mengatur jalannya forum agar selaras dengan kepentingan pencalonannya.
Rekam Jejak Mundur, Ambisi Maju
Kritik terhadap KSH tidak berdiri sendiri. Sejumlah kader mengingatkan rekam jejaknya yang pernah mundur dari kepengurusan PW PII Sumsel periode 2021–2023. Pola tersebut dinilai berulang: meninggalkan amanah saat tanggung jawab membesar, lalu kembali muncul ketika momentum jabatan strategis terbuka.
“Polanya sangat jelas dan terbaca. Gagal mengelola OC, lalu masuk ke SC untuk mengatur skenario sidang demi kepentingan pribadi,” tegas Krisna, Ketua Umum PD PII PALI.
Ia menambahkan, “PW PII Sumsel tidak membutuhkan pemimpin yang lihai bermanuver, tetapi lemah dalam tanggung jawab. Kepemimpinan lahir dari keteguhan di lapangan, bukan dari permainan posisi.”
Ancaman terhadap Demokrasi Organisasi
Manuver ini memicu krisis kepercayaan di kalangan kader. Banyak pihak menilai perpindahan KSH ke SC di tengah kegagalan agenda organisasi sebagai bentuk pengabaian etika berorganisasi. Lebih jauh, hal ini dikhawatirkan mencederai nilai demokrasi internal PII.
Krisna menyerukan pengawasan ketat terhadap kinerja SC agar tetap netral dan tidak berubah menjadi instrumen politik praktis.
“SC harus berdiri sebagai penjaga marwah Konwil, bukan sebagai alat legitimasi ambisi individu,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, KSH belum memberikan klarifikasi resmi terkait tudingan tersebut.
✍️ Pewarta: TN
✍️ Editor: Admin
