Sahabatnews.com-MEDAN Kebijakan pemerintah yang melibatkan unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai petugas pelayanan haji menuai kritik dari kalangan akademisi dan organisasi masyarakat sipil. Kebijakan tersebut dinilai mencerminkan kegagalan negara dalam membaca serta memberdayakan potensi warga sipil.
Ketua PC Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kota Medan, Eriza Hudori, SE, M.Si, menegaskan bahwa keterlibatan aparat berseragam dalam pelayanan haji tidak bisa dipahami semata sebagai kebijakan teknis, melainkan harus dibaca sebagai cerminan cara negara memandang ruang sipil dan keagamaan.
“Alasan yang sering disampaikan adalah kebutuhan fisik dan ketahanan kerja. Namun, jika itu yang menjadi tolok ukur, pertanyaannya sederhana: apakah negara benar-benar kehabisan sumber daya manusia sipil?” ujar Eriza, Selasa (—).
Negara Dinilai Abai pada Potensi Sipil
Menurut Eriza, Indonesia memiliki cadangan sumber daya manusia sipil yang besar dan relevan untuk pelayanan haji, salah satunya mantan atlet nasional. Kelompok ini terbiasa bekerja dalam tekanan tinggi, memiliki fisik prima, disiplin kuat, serta pengalaman menghadapi situasi kompetitif dan penuh stres.
Ironisnya, setelah masa pengabdian mereka berakhir, para eks atlet justru kerap tercecer dan tidak mendapat ruang yang layak dalam kebijakan negara.
“Negara terlihat lebih nyaman menarik institusi yang sudah mapan secara struktural ketimbang membangun mekanisme pemberdayaan warga sipil. Ini bukan soal kemampuan, tetapi soal kemauan dan imajinasi kebijakan,” tegasnya.
Haji Bukan Ruang Keamanan, Tapi Ruang Kemanusiaan
Eriza menekankan bahwa ibadah haji pada hakikatnya bukan ruang keamanan, melainkan ruang pelayanan spiritual dan kemanusiaan. Oleh karena itu, pendekatan yang dibutuhkan adalah empati, kesabaran, kecerdasan emosional, serta kemampuan berinteraksi dengan latar belakang budaya yang beragam.
Kompetensi tersebut, kata dia, tidak dimonopoli oleh institusi tertentu, melainkan dapat tumbuh dari pengalaman hidup, pengabdian sosial, serta profesionalisme warga sipil yang disiapkan secara serius.
Meski demikian, Eriza menegaskan bahwa kritik ini bukan bentuk penafian terhadap kapasitas dan dedikasi TNI maupun Polri.
“Yang perlu dikritisi bukan individunya, tetapi arah kebijakan negara. Dalam negara demokratis, kejelasan fungsi dan proporsionalitas adalah prinsip yang tidak boleh diabaikan,” katanya.
Negara Kuat Bukan Negara yang Selalu Berseragam
Ia mengingatkan, semakin banyak urusan sipil yang diselesaikan dengan pendekatan aparat, maka yang patut dipertanyakan adalah kepercayaan negara terhadap rakyatnya sendiri.
“Kebijakan pelayanan haji seharusnya menjadi contoh terbaik bagaimana negara hadir secara humanis, inklusif, dan berkeadilan. Melibatkan warga sipil yang relevan—termasuk eks atlet—bukan sekadar soal efisiensi tenaga, tetapi soal keberanian membangun partisipasi publik yang bermakna,” tutupnya.
Menurut Eriza, negara yang kuat bukanlah negara yang selalu menghadirkan seragam, melainkan negara yang mampu membaca potensi warganya dan mengelolanya dengan akal sehat kebijakan. Jika pelayanan haji ingin benar-benar bermartabat, maka pendekatannya harus mencerminkan kecerdasan demokrasi, bukan sekadar kenyamanan birokrasi.
✍️ Pewarta: TN
✍️ Editor: Admin
