Sahabatnews.com-Tanjungbalai Keputusan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai yang menolak hibah pembangunan masjid terapung menjadi perhatian masyarakat. Kebijakan ini dinilai perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan berbagai persepsi di tengah publik.
A. Fadli Nasution, pemuda asli Kota Tanjungbalai sekaligus Pengurus KNPI Sumatera Utara, menyampaikan bahwa masyarakat menghargai setiap keputusan pemerintah, namun tetap membutuhkan penjelasan yang utuh.
“Penolakan ini tentu memiliki dasar. Tapi penting bagi Pemko untuk menyampaikan secara terbuka apa alasan dan pertimbangannya, supaya tidak muncul asumsi di tengah masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dampak dari keputusan tersebut terhadap harapan masyarakat. Menurutnya, wacana menjadikan kawasan waterfront city sebagai destinasi wisata rohani kini terasa belum dapat terwujud.
“Harapan masyarakat untuk menghadirkan ikon baru berbasis religi di kawasan pesisir seolah tertunda. Ini bukan hanya soal bangunan, tapi soal arah pembangunan kota ke depan,” tambahnya.
Selain itu, ia menyinggung aspek partisipasi dalam proses pengambilan kebijakan. Menurutnya, perlu ada kejelasan terkait dugaan keterlibatan DPRD sebagai wakil rakyat dalam keputusan tersebut.
“Perlu disampaikan kepada publik sejauh mana dugaan keterlibatan DPRD sebagai representasi masyarakat dalam proses ini. Hal ini penting agar prinsip transparansi dan partisipasi tetap terjaga,” tegasnya.
Fadli menilai, pembangunan masjid terapung memiliki potensi sebagai sarana ibadah sekaligus ikon religius yang dapat memberi nilai tambah bagi kota. Namun demikian, ia menegaskan bahwa keputusan pemerintah tetap perlu dihormati selama didasarkan pada kajian yang matang dan disampaikan secara terbuka.
“Kita tidak sedang menyalahkan. Kita hanya berharap ada keterbukaan dan ruang dialog, agar masyarakat memahami arah kebijakan yang diambil,” katanya.
Ia juga mengajak semua pihak, baik pemerintah, DPRD, tokoh masyarakat, maupun pemuda, untuk bersama-sama membangun komunikasi yang baik demi kemajuan Kota Tanjungbalai.
Hingga saat ini, masyarakat masih menantikan penjelasan resmi dari Pemko Tanjungbalai terkait alasan penolakan hibah tersebut. Keterbukaan informasi dinilai menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
✍️ Pewarta: TN
✍️ Editor: Admin
