Sahabatnews.com-Deliserdang Ketua PC Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Deli Serdang, Joel Pulungan menolak rencana pemerintah dalam melakukan impor beras dari luar negeri, hal tersebut di ungkapkan saat ditemui awak media di Lubuk Pakam, Jumat (26/03/2021)
Pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siraj yang juga menolak keras rencana impor beras dihadapan para awak media.
Joel menilai, rencana tersebut kurang tepat mengingat stok persediaan beras di Gudang Perum Bulog masih mencukupi. “Ada pertanyaan besar di keputusan pemerintah kali ini. Data Kementerian Pertanian itu jelas menunjukkan perkiraan stok beras 2021 mencapai 24,9 juta ton, sedangkan kebutuhan pangan masyarakat 2021 sebesar 12,33 juta ton. Jadi impor ini untuk apa atau bahkan untuk kepentingan siapa?” terangnya.
Banyaknya kontra yang timbul dari rencana tersebut dan seharusnya menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk mengkaji ulang rencana tersebut. Hal itu juga dinilai sangat berpotensi melukai hati petani lokal karena dilakukan di tengah musim panen raya.
Berkaca pada sila ke 4 dalam Pancasila, yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, pemerintah seharusnya tidak boleh gegabah dalam merencanakan sesuatu yang akan berdampak besar pada masyarakat, terutama masyarakat kecil. Kepentingan masyarakat sebagai rakyat adalah yang utama di atas kepentingan individu atau instansi pemerintahan sendiri.
Sebelumnya, rencana ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyatakan pemerintah berencana mengambil rencana impor beras sebanyak 1 sampai 1,5 juta ton dalam waktu dekat. Airlangga berpendapat, hal tersebut dilakukan demi menjaga ketersediaan dan harga beras di dalam negeri.
Di sisi lain, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, pemerintah tidak akan melakukan impor beras pada masa panen raya agar tak menghancurkan harga beras petani.
Joel Pulungan juga sangat menyayangkan perbedaan pernyataan ke dua Kementerian tersebut, karena dapat memicu kebingungan serta penilaian negatif dari publik, bahwa pemerintah tidak berdaulat atas sebuah keputusan. “Lagi-lagi masyarakat yang jadi korban karena kegaduhan yang dibuat pemerintah. Permasalahan-permasalahan seperti ini harusnya menjadi pelajaran agar pemerintah dapat meningkatkan kordinasi antar kementerian, hingga dapat mengeluarkan keputusan yang paling bijak dan memang berdasar” ujarnya.
Joel juga menambahkan, bagaimana pun, kegiatan impor tidak pernah menguntungkan bagi petani lokal. Harga jual beras lokal menjadi harus bersaing dengan harga beras impor. Sementara keuntungan yang didapat dari hasil panen tidak banyak menutupi modal pembelian bibit dan biaya perawatan. Artinya, kesejahteraan petani akan terancam. Bagi Joel, dibandingkan harus impor beras, seharusnya pemerintah berfokus pada bagaimana cara mendorong produktivitas petani lokal dengan menyediakan lahan pertanian yang memadai, menjadikan lahan tidur menjadi lahan produktif, menstabilkan kelangkaan pupuk serta melakukan subsidi pada bibit dan pupuk berkualitas baik, melakukan sosialisasi pendidikan berbudidaya yang sesuai kaidah ilmu pertanian, khususnya pada pertanian komoditas padi yang menjadi makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia, agar kedepannya, Swasembada Pangan dapat terlaksana, dan petani pun sejahtera. (Red/JL)
