Sahabatnews.com-MEDAN Kepemimpinan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki fase awal yang menentukan arah masa depan Republik Indonesia. Mandat rakyat yang diberikan melalui proses demokrasi, menurut kalangan mahasiswa, bukanlah cek kosong kekuasaan, melainkan amanah konstitusional yang harus dijalankan dengan visi jelas dan moralitas politik yang tegas.
Hal itu disampaikan Ketua Bidang Politik, Demokrasi, dan Pemerintahan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Medan, Ilham Panggabean, dalam evaluasi kritis terhadap sejumlah kebijakan awal pemerintahan.
Sorotan Kebijakan Luar Negeri
Menurut HMI Medan, langkah strategis pemerintah dalam membangun poros kerja sama baru dinilai perlu kehati-hatian agar tidak menggeser prinsip politik luar negeri bebas-aktif.
“Indonesia tidak boleh terjebak dalam konfigurasi geopolitik yang mengikis independensi strategis. Diplomasi harus berbasis kalkulasi rasional, bukan euforia aliansi,” ujar Ilham.
Ia menilai setiap keputusan global akan berdampak langsung pada sektor ekonomi, pertahanan, hingga kedaulatan nasional.
Program MBG dan Tata Kelola Negara
Di dalam negeri, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian serius. HMI mempertanyakan transparansi pembiayaan, efektivitas distribusi, serta pelibatan aparat keamanan dalam pelaksanaan program sosial.
“Ketika Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia masuk terlalu jauh dalam urusan teknis kebijakan sipil, batas profesionalisme bisa kabur,” kata Ilham.
Ia juga menyoroti sejumlah insiden kekerasan yang menunjukkan reformasi sektor keamanan belum sepenuhnya tuntas.
Kritik Penegakan Hukum
Sorotan lain diarahkan kepada Kejaksaan Republik Indonesia terkait vonis hukuman mati terhadap awak kapal dalam perkara narkotika.
Menurut HMI Medan, ketegasan hukum harus tetap menjunjung asas keadilan substantif.
“Negara hukum diuji dari integritas proses, bukan hanya kerasnya hukuman. Jika hukum terasa tajam ke bawah dan tumpul ke atas, kepercayaan publik akan runtuh,” tegas Ilham.
Peran Pengawasan DPR Dinilai Lemah
Mahasiswa juga menilai fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia belum optimal.
Dalam sistem checks and balances, parlemen seharusnya menjadi pengimbang kekuasaan eksekutif. Ketika pengawasan melemah, demokrasi dinilai kehilangan mekanisme koreksi yang sehat.
Kritik sebagai Loyalitas Konstitusi
HMI Medan menegaskan kritik mereka bukan bentuk oposisi terhadap negara, melainkan kesetiaan terhadap konstitusi.
“Kami berharap pemerintahan Prabowo–Gibran membuka ruang evaluasi, memperkuat profesionalisme institusi, dan memastikan kebijakan berpihak pada rakyat, bukan kalkulasi politik jangka pendek,” pungkas Ilham.
Menurut HMI, masa depan republik ditentukan oleh keberanian pemimpin menerima kritik dan melakukan koreksi.
PrabowoGibran #HMI #EvaluasiPemerintah #PolitikIndonesia #MakanBergiziGratis #ReformasiKeamanan #PenegakanHukum #DemokrasiIndonesia #KritikMahasiswa #BeritaMedan
✍️ Pewarta: TN
✍️ Editor: Admin
