sahabatnews.com-MEDAN Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PW IPNU) Sumatera Utara menyatakan sikap tegas dan keras terhadap dugaan carut-marut pengelolaan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I Sumatera Utara.
Berdasarkan hasil investigasi internal serta sejumlah aduan mahasiswa yang diterima, PW IPNU Sumut mencium kuatnya aroma praktik “mafia pendidikan” yang diduga telah merampas hak mahasiswa kurang mampu demi keuntungan segelintir oknum.
RelatedPosts
Ketua PW IPNU Sumatera Utara, Sarwani Siagian, menilai dugaan penyimpangan dana KIP-Kuliah bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan kejahatan kemanusiaan yang mencederai masa depan generasi muda.
“Pendidikan adalah tangga sosial bagi anak bangsa untuk keluar dari kemiskinan. Namun ketika dana KIP Kuliah—yang menjadi harapan mahasiswa miskin—justru dikorupsi, itu adalah kejahatan luar biasa. Kami tidak akan tinggal diam melihat hak kader-kader kami dan mahasiswa Sumut dijegal oleh praktik koruptif di LLDikti,” tegas Sarwani, Senin (—/—).
Empat Tuntutan Keras PW IPNU Sumut
Sebagai bentuk sikap resmi organisasi, PW IPNU Sumut menyampaikan empat tuntutan utama kepada pemerintah dan aparat penegak hukum:
- Usut Tuntas Dugaan Korupsi KIP-Kuliah
Mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) dan Polda Sumut segera memanggil serta memeriksa pimpinan LLDikti Wilayah I Sumut terkait dugaan manipulasi kuota, penyaluran dana tidak tepat sasaran, dan penyalahgunaan kewenangan. - Transparansi Harga Mati
Menuntut LLDikti membuka data penerima KIP-Kuliah secara transparan dan akuntabel kepada publik. IPNU menolak keberadaan “mahasiswa siluman” maupun praktik titipan oknum yang merugikan mahasiswa benar-benar membutuhkan. - Bongkar Mafia Pendidikan
Mendesak pembersihan internal LLDikti dari praktik nepotisme, konflik kepentingan, dan rangkap jabatan, khususnya dugaan keterlibatan pejabat LLDikti dalam yayasan pendidikan swasta penerima aliran dana bantuan negara. - Keadilan Pendidikan untuk Semua
Menuntut restrukturisasi total sistem verifikasi penerima KIP-Kuliah, agar asas keadilan, objektivitas, dan keberpihakan kepada mahasiswa miskin dapat benar-benar diwujudkan di Sumatera Utara.
Ancaman Aksi Massa Besar
Sarwani menegaskan, IPNU Sumut telah menginstruksikan seluruh kader—mulai dari tingkat cabang hingga komisariat—untuk tetap berada dalam satu komando perjuangan.
Ia memperingatkan, jika dalam waktu dekat LLDikti Wilayah I Sumut tidak menunjukkan langkah nyata, transparansi, dan pertanggungjawaban publik, maka IPNU Sumut siap turun ke jalan dengan kekuatan massa besar.
“Jangan biarkan bangku kuliah hanya menjadi milik mereka yang punya ‘orang dalam’. Saatnya pelajar dan mahasiswa bersuara. Kami bergerak demi keadilan pendidikan,” pungkasnya.
✍️ Pewarta: TN
✍️ Editor: Admin
