Sahabatnews.com-Medan Ketua Umum Koalisi Aliansi Lembaga Sumatera Utara (Kalamsu), Dannil Sitorus, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDT) dalam melakukan evaluasi serta perpanjangan kontrak Tenaga Pendamping Profesional (TPP) di Provinsi Sumatera Utara.
Dannil menilai kebijakan tersebut merupakan langkah normatif, profesional, dan bertanggung jawab, mengingat program pendampingan desa dibiayai oleh anggaran negara sehingga wajib melalui proses evaluasi berkala.
Ia merujuk pada Keputusan Kepala BPSDM Kemendes PDTT Nomor 733 yang menjadi dasar evaluasi TPP di Sumatera Utara. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak dapat ditarik ke ranah politik atau kepentingan kelompok tertentu karena seluruh proses dilakukan berdasarkan penilaian kinerja dan perbaikan sistem kelembagaan.
“Evaluasi ini sangat wajar. Bahkan Menteri Desa Yandri Susanto sudah jauh hari menyampaikan bahwa pendamping desa akan dievaluasi secara menyeluruh,” ujar Dannil, Rabu (8/1/2026).
Kritik Dinilai Wajar, Namun Publik Diminta Objektif
Dannil mengakui bahwa keputusan tidak memperpanjang kontrak sebagian TPP memang memicu kritik dan polemik. Namun, menurutnya, reaksi tersebut adalah konsekuensi logis dari proses seleksi berbasis kinerja.
Ia menegaskan bahwa evaluasi dilakukan dengan mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, bukan berdasarkan kedekatan politik atau afiliasi tertentu.
Dannil Sitorus yang juga dikenal sebagai aktivis pemuda Nahdlatul Ulama menilai isu negatif yang beredar belakangan ini lebih banyak dipicu oleh kekecewaan oknum TPP yang tidak lolos evaluasi.
“Kemendes PDT baik-baik saja. Evaluasi ini justru menjadi instrumen penting untuk mengukur integritas, kompetensi, dan profesionalisme tenaga pendamping desa secara terbuka dan terukur,” tegasnya.
Dorong Peningkatan Kualitas Pendamping Desa
Lebih lanjut, Ketua Umum Kalamsu mengajak masyarakat Sumatera Utara agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi negatif di media massa maupun media sosial.
Ia menekankan bahwa kritik terhadap proses evaluasi TPP merupakan isu rutin tahunan di lingkungan Kemendes PDT dan seharusnya disikapi secara dewasa.
“Yang harus kita dorong adalah peningkatan kualitas pendamping desa. Mereka harus memiliki kompetensi, kapasitas, dan integritas yang memadai agar program pembangunan dan pemberdayaan desa benar-benar berdampak langsung ke masyarakat,” pungkas Dannil.
EvaluasiTPP
PendampingDesa
KemendesPDT
Kalamsu
DannilSitorus
DesaMaju
PembangunanDesa
TPPSumateraUtara
PendampingProfesional
✍️ Pewarta: TN
✍️ Editor: Admin
