Beranda EKONOMI PC GP Ansor Kota Medan Mengapresiasi Presiden Jokowidodo Yang Masih Mendengar Ulama...

PC GP Ansor Kota Medan Mengapresiasi Presiden Jokowidodo Yang Masih Mendengar Ulama NU

147
0

Sahabatnews.com-Medan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Medan mengapresiasi Presiden Jokowidodo dengan mencabut lampiran Perpres yang mengatur pembukaan Investasi baru industri miras yang mengandung alkohol.

Sebelumnya Perpres Bidang Usaha Penanaman Modal yang memuat aturan soal usaha miras menuai kontroversi. Namun setelah melalui berbagai pertimbangan dan juga masukan khususnya dari PBNU dan GP Ansor akhirnya Presiden Joko Widodo mencabut lampiran perpres yang mengatur pembukaan investasi baru industri miras yang mengandung alkohol.

“Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri miras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” kata Jokowi dalam siaran pers virtual, Selasa (2/3/2021).

Jokowi menjabarkan alasannya mencabut lampiran perpres terkait investasi baru miras ini. Jokowi mengaku menerima masukan dari ulama dan ormas-ormas Islam.

“Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama Nahdlatul Ulama, GP Ansor dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah,” jelas Jokowi.

Sebelumnya, Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Medan (PC GP. Ansor Kota Medan) melalui Sekretaris PC GP Ansor Kota Medan M. Husein Tanjung memberikan kritik pedas dan meminta Presiden mencabut perpres yang mengatur tentang ijin investasi miras, menurutnya “Demi ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat serta akhlak dan moral generasi bangsa, jika pertimbangan nya investasi untuk mendongkrak perekonomian Indonesia, maka tak harus berasal dari miras. Saran kami lebih baik mengejar investasi di sisi lain yang bisa membawa negeri ini lebih berkah untuk masa yang akan datang,” ujarnya.

Perpres Nomor 10 Tahun 2021 ini diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Februari 2021. Memang, Perpres ini bukan Perpres khusus miras melainkan soal penanaman modal. Namun, muatan aturan soal miras menjadi poin krusial yang mengemuka sehingga Pepres ini dikenal menjadi ‘Perpres miras’.

Perpres itu mengatur industri miras di daerah tertentu di Indonesia, yakni Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua. (Red/Min)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here