SIANTAR-Bau tak sedap pada lelang proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Pematang Siantar. Pasalnya, Kelompok Kerja (Pokja) memenangkan PT Ryhez Mandiri Anugerahnya (RMA) yang diduga tak mempunyai Kemampuan Dasar (KD).
Informasi dihimpun, hingga (1/9/2020), PT RMA yang akhirnya dimenangkan pokja pada lelang proyek Pembangunan Jalan Outer Ring Road STA 0=000 s/d STA 1+400, senilai Rp3 miliar, Tahun Anggaran (TA) 2020 diduga mengajukan syarat dukungan atau pengalaman palsu.
Salah seorang sumber mengatakan, dalam proses tender atau lelang LPSE pekerjaan di lingkungan PUPR Pematang Siantar itu, PT RMA mengajukan syarat dukungan berupa Surat Keterangan (SK) subkontrak dengan PT Dayatama Citra Mandiri (DCM).
Adapun SK subkontrak itu, rinci sumber, terkait pekerjaan Preservasi Pelebaran Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Marabahan-Kandangan pada Satker PJN Wil II Kalimantan Selatan, Tahun Anggaran 2018.
“SK subkontrak yang diajukan PT RMA sebagai salahsatu syarat mengikuti tender di PUPR Pematang Siantar dan merupakan amanah Peraturan Presiden (Perpres) No 54 Tahun 2010 disinyalir kuat palsu,” tegas, sumber yang namanya tak mau dituliskan di media ini
Ditegaskan sumber, melihat pekerjaan Preservasi Pelebaran Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Marabahan-Kandangan Kalsel Tahun Anggaran 2018 tak memungkinkan dilakukan subkontrak. “Namun diduga PT DCM akal-akalan membuat SK berupa subkontrak untuk PT RMA, guna ‘kongkalikong’ menangkan proyek di Siantar,” sebut sumber.
Maunya pokja lebih lebih selektiflah, harap Sumber, dan membuktikan keabsahan SK berupa subkontrak yang diajukan itu. “Tentunya dengan meminta perjanjian kontrak dan bukti pembayaran pekerjaan serta pajak dari pekerjaan tersebut, juga dokumentasinya,” ulas sumber yang saat itu mengenakan kemeja merah tua.
Lagian PT RMA untuk bisa melakukan perjanjian subkontrak dengan PT DCM, secara kualifikasi tak memenuhi persyaratan. “Saat itu PT RMA diduga kuat belum mempunyai Sertifikat Badan Usaha (SBU) SI004. Artinya tidak kompeten dan menyalahi aturan bila PT RMA melaksanakan pekerjaan yang menyangkut jembatan,” tegas sumber.
Ditambahkan sumber, harusnya lelang tersebut dibatalkan. “Pokja dalam hal ini diduga kuat ‘mainmata’ memenangkan PT RMA. Oleh karenanya diminta Dinas PUPR Pematang Siantar untuk membatalkan proyek tersebut,” cuit sumber.
Sumber juga menambahkan, dirinya telah konfirmasi ke salahsatu staf Satker PJN Wilayah II Provinsi Kalimantan Selatan, bahwa untuk pekerjaan tersebut tidak mengenal PT RMA. “Saya tidak kenal dengan PT RMA, yang saya tau yang menandatangani kontrak adalah pak Rahmad salahsatu direktur PT DCM dan tak kenal dengan dirutnya,” bilang sumber menirukan ucapan staf tersebut.
Terkait hal itu, saat dihubungi Direktur PT RMA Tagon Silaban melalui sambungan langsung seluler dan WhatsApp (WA), meski nada sambung berdering namun tak mendapatkan jawaban. Begitu juga ketika dikonfirmasi via chat WA dan disinggung terkait keabsahan sub kontrak yakni, berupa bukti perjanjian, pajak, dokumentasi serta proses pembayaran pekerjaan, tak berbalas.
Begitu juga saat disambangi ke kantor PT RMA di jalan Bajak V, Vila Mutiara No F5 Kecamatan Medan Amplas. Salah seorang pria yang mengaku bernama Ricardo mengatakan kalau Direktur tak berada di kantor.
Sedangkan Direktur Utama PT DCM Supriatno Siagian saat disambangi di Kelurahan Mariendal tak berhasil, salahsoerang pria yang menjaga usaha apotik mengatakan kalau yang bersangkutan sedang keluar.
Sama halnya, ketika dihubungi via seluler dan WA, Supriatno Siagian tak menjawab konfirmasi terkait subkontrak dengan PT RMA dalam melaksanakan pekerjaan Preservasi Pelebaran Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Marabahan-Kandangan, di Kalsel TA 2018.
