Sahabatnews.com-Medan : Tuduhan-tuduhan dari kelompok anti tambang ke pihak PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) perlahan-lahan mulai terbantahkan. Pihak Dairi Prima Mineral malah melakukan penghijauan pada lahan seluas 60 hektar lebih lahan kritis akibat illegal loging di Kabupaten Dairi.
Penghijauan ini mereka lakukan untuk memenuhi kewajiban sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24/2010 jo PP Nomor 61/2012 jo PP Nomor 105/2015 tentang Penggunaan Kawasan Hutan dan Peraturan Menteri LHK Nomor 27/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
“Kami melakukan penghijauan di sekitar 60 hektar lahan kritis akibat illegal loging di samping lahan yang kami kelola, setelah mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH),” kata General Manager PT Bumi Resources Mineral Tbk (BRM), Achmad Zulkarnain, Selasa (25/5/2021).
Bang Zul (sapaan akrabnya) menjelaskan bahwa, luas lebih kurang 60 hektar lahan kritis yang mereka hijaukan tersebut merupakan ketentuan bagi setiap perusahaan pertambangan, yang diwajibkan untuk melakukan penghijauan pada lahan kritis seluas lahan IPPKH yang dimiliki ditambah 10 persen.
“Kami memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) seluas 53,11 ha, sehingga yang lahan yang wajib kami hijaukan sekitar 60 hektar,” ujarnya.
Achmad Zulkarnain juga menambahkan, kehadiran mereka di Dairi hingga saat ini masih kerap diganggu, dengan hadirnya berbagai isu yang mengarahkan bahwa, kegiatan mereka akan menyebabkan kerusakan lingkungan dan memicu bencana.
Menurutnya, hal ini menjadi bagian dari dinamika yang digaungkan oleh pihak-pihak anti tambang. Padahal, kehadiran DPM dipastikan akan sangat transparan terkait dengan kegiatan tambang hingga investasi dan kemanfaatan bagi masyarakat di sana.
“Kami sudah turun mengedukasi masyarakat. Kami kenalkan bagaimana investasi bisa dikenali dengan baik, agar investasinya bisa dikawal dengan baik pila. Namun tantangannya, mereka (Kelompok anti tambang) juga terus mempengaruhi masyarakat dengan isu-isu negatif,” ungkapnya.
Isu negatif soal pembangunan tailing yang disebut akan membahayakan keberadaan beberapa desa di Dairi, juga dibantah oleh Achmad Zulkarnain. Ia memastikan, bendungan tersebut sudah memenuhi ambang mutu sebagai penampungan bahan tambang.
“Jadi itu bukan membendung air, namun bahan tambang. Dan sebelum dialirkan ke sungai, terlebih dahulu kami olah, hingga memenuhi ambang batas seperti kandungan logam. Dulu cara melihat indikasi sudah memenuhi ambang mutu itu dengan ditanami ikan, namun sekarang tidak, akan tapi menggunakan alat yang bisa membaca kandungan logam. Dan itu terkoneksi ke KLHK, jadi kami nggak bisa macam-macam soal ini,” sebutnya.
Karena itu, DPM meyakinkan bahwa kehadiran mereka di Dairi akan ikut membawa kesejahteraan bagi kabupaten tersebut. Karena itu mereka juga berharap agar masyarakat memanfaatkan berbagai edukasi yang mereka sampaikan agar pemahaman mengenai tambang semakin mendorong pemanfaatan pertambangan tersebut pada kesejahteraan mereka.
“Sayangnya sampai sekarang, kelompok anti tambang yang selalu berkampanye negatif tentang tambang tidak pernah mau dan berani duduk satu meja, beradu argumen ilmiah soal pertambangan dan lingkungan dengan kita di forum public yang resmi. Namun kita juga pahami bahwa mereka tak memiliki ilmu pertambangan dan juga punya kepentingan tersendiri dibalik aksi penolakan kehadiran usaha tambang ini,” pungkasnya (Red/Am)
