Terkait dengan adanya dugaan permasalahan Lasro Marbun Plt. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara yang sampai saat ini belum juga menemui titik terang, Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Sumatera Utara (PW IPNU SUMUT) melalui koordinator aksi YUSRIZAL MEHDI FIQRI mendatangi Dinas Pendidikan Sumatera Utara, (Jum’at 07/08/2020) untuk memberikan surat pemberitahuan aksi.
Rijal sapaan akrabnya mengatakan dugaan kasus yang mengendap di tubuh Dinas Pendidikan Sumatera Utara harus segera diselesaikan mengingat Dinas Pendidikan Sumatera Utara adalah lembaga pendidikan yang sudah seharusnya menjdi barometer pendidikan di Sumatera Utara, bukan malah jadi ladang korupsi.
Rijal menyebutkan diantaranya dugaan kasus korupsi yang masi mengendap di Dinas Pendidikan Sumatera Utara antaralain “‘uninterruptible power supply’ (UPS) di 25 sekolah SMA/SMKN pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat pada APBD Perubahan TA 2014. Nilainya mencapai Rp.1,2 triliun, Selain kasus di Dinas Pendidikan, Lasro Marbun ini juga diduga melakukan pembohongan kepada Gubernur Ahok. Yakni soal rencana pembelian tanah seluas 9.618 meter persegi di tengah-tengah Tempat Pemakamam Umum Pondok Kelapa’’, ujar Rijal.
“Begitu juga dengan hilangnya APBD Sumut TA. 2019 senilai Rp.1,6 miliar di halaman kantor Gubsu yang di tangani inspektorat (Lasro Marbun) tidak mempunyai penyelesaian akhir, Dengan dasar itu kita menilai Gubernur Sumatera Utara telah salah memilih Lasro Marbun sebagai Plt. Dinas Pendidikan Sumatera Utara yang mana kita ketahui bahwa beliau kita duga mempunyai rekam jejak / catatan bu ruk di pemerintahan, begitu juga dengan dugaan oknum pejabat di dinas pendidikan Sumut yang di duga mengendalikan Akun SIPLAH SMA Negeri dan SMK Negeri terkait persoalan Dana Bos Kinerja dan Bos Afirmasi TA. 2020 anggaran sekitar Rp. 169 Miliar untuk jenjang SD, SMP, SMA dan SMK yang mana kita duga ada permainan anggaran terkhusus dalam penentuan siapa yang jadi pelaksana pengadaan barang dan jasa untuk sekolah yang mendapat Dana Bos Afirmasi”, sambung Rijal
Untuk Itu kita dari Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Sumatera Utara merasa perlu ikut mendorong dan menyuarakan agar aparat penegak hukum segera memperoses permasalahan ini hingga nama baik lembaga pendidikan di Sumatera Utara dapat kembali bersih sebagai mana mestinya, insyaallah aksi akan kita laksanakan pada Hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 Pukul 10.00 Wib sasaran aksi kantor Kapolda Sumatera Utara dan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan jumlah masa 170 Orang.
DENGAN TUNTUTAN
- Meminta kepada Kpolda Sumatera Utara agar memanggil dan memeriksa Maneger atau Koordinator Dana Bos Afirmasi (Drs. H. Alpian Hutahuruk, M.Pd) yang di duga melakukan pengkondisian dalam penentuan siapa yang akan menjadi pelaksana pengadaan barang untuk sekolah yang mendapat Dana Bos Afirmasi TA. 2020 dan kutipan uang transportasi dari kepala sekolah sebagai hadiah balas jasa dalam kegiatan sosialisasi revisi RKAS Dana Bos 2020 dan Belanja.
- Meminta kepada Kapolda Sumatera Utara agar menyelidiki terkait kasus dugaan pengkondisian Dana Bos Afirmasi TA. 2020 dan pengutipan uang terhadap kepala sekolah dalam sosialisasi revisi RKAS Dana Bos TA. 2020.
- Kami minta kepada KAPOLDASU untuk mengusut tuntas semua isu terkait dugaan pengendalian akun SIPLAH SMA Negeri dan SMK Negeri.
- Kami minta kepada KEJATISU Untuk memeriksa pejabat DISPEN PROVSU yang berkaitan dengan persoalan Dana Bos Kinerja dan Bos Afirmasi, oknum Manager BOS dan sejumlah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sumut.
- Meminta kepada Kapolda Sumatera Utara agar memanggil dan memeriksa Lasro Marbun terkait dugaan tindak pidana korupsi yang tertulis di atas dan penanganan hilangnya APBD Sumut TA. 2019 senilai Rp.1,6miliar di halaman kantor Gubsu yang tidak jelas penyelesaian akhirnya.
- Meminta kepada Kapolda Sumatera Utara melakukan penyelidikan hilangnya APBD Sumut TA. 2019 senilai Rp.1,6miliar di halaman kantor Gubsu yang di tangani inspektorat (Lasro Marbun).
- Meminta kepada Gubernur Sumatera Utara agar melakukan evaluasi kembali penetapan Plt. Kadis Pendidikan Sumatera Utara (Lasro Marbun).
- Meminta kepada Gubernur Sumatera Utara agar mencopot Lasro Marbun sebagai Kepala Inspektorat Sumatera Utara dan Plt. Kadis Pendidikan Sumatera Utara.
- Meminta kepada Gubernur Sumatera Utara agar menetapkan Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara yang baru demi pengembangan pendidikan yang lebih baik untuk Sumatera Utara yang lebih bermartabat.
- Meminta kepada Gubernur Sumatera Utara agar menetapkan Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara baru yang tidak memiliki rekam jejak yang buruk di pemerintahan apalagi rekam jejak tindak pidana korupsi atau pungutan liar.
- COPOT dan TANGKAP semua oknum pejabat DISPENPROVSU yang terlibat dalam permasalahan ini.
