Sahabatnews.com-Medan| Wakil Ketua Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Dr H Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan, bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2025 dilaksanakan secara akuntabel, transparan, aman dan nyaman.
Hal tersebut disampaikan Ketua BP Haji saat menjadi pembicara pada Dialog Kolaborasi Perhajian dengan Tema ‘Problematika dan Masa Depan Penyelenggaraan Haji di Sumatera Utara’ berlangsung di Aula Gedung DPRD Sumatera Utara Jl. Imam Bonjol Medan, Senin (9/12).
Wakil Ketua BP Haji Dahnil Anzar menyampaikan bahwa BP Haji dibentuk setingkat Kementerian dengan tujuan agar pelayanan ibadah haji bisa dikelola satu atap dengan melibatkan instansi terkait yang terlibat langsung dalam pelaksanaan ibadah haji.
“Saat ini banyak masyarakat mengetahui bahwa penyelenggaraan ibadah haji menjadi tangung jawab Kementerian Agama, padahal banyak instansi yang terlibat, diantaranya, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Imigrasi dan Kemasyarakatan,”ucapnya.
Dahnil Anzar menjelaskan, kedepan Presiden Prabowo Subianto menginginkan penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan dalam satu komando di bawah BP Haji sehingga pelayanannya lebih cepat dan lebih akseleratif.
“Nantinya struktur organisasi BP Haji akan diisi dari lintas institusi yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji. Bahkan di BP Haji akan diisi beberapa orang Jenderal Bintang 2, dari kejaksaan dan KPK,” ucap mantan Ketum Pemuda Muhammadiyah ini.
Lebih lanjut Dahnil Anzar menyampaikan bahwa saat ini BP Haji fokus untuk menata struktur organisasi dan terus melakukan sosialisasi sambil menunggu Revisi Undang Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
“Ada 3 hal yang menjadi perhatian dan orientasi penting dalam pelayanan haji yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Pertama, memberikan perhatian terhadap tugas teknis penyelenggaraan ibadah haji yang merupakan ritual tahunan dan pelaksanaan ibadah haji harus dilaksanakan dengan aman nyaman serta efisien.
Kedua, ekosistem ekonomi haji harus menjadi perhatian serius BP Haji, bagaimana penyelenggaraan ibadah haji memiliki dampak bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Asrama Haji juga bisa dikelola menjadi pusat pengembangan ekonomi dan klinik haji bisa difungsikan 24 jam tidak hanya di musim haji bahkan bisa ditingkatkan manfaatnya menjadi menjadi klinik pratama atau utama bahkan menjadi Rumah Sakit Haji.
Ketiga dalam Sejarah Indonesia haji menjadi simbol kemajuan, peradaban dan perjuangan,”urai Dahnil.
Lebih jauh disampaikan Wakil Ketua BP Haji ini, pelaksanaan rukun Islam kelima, Indonesia melakukan perubahan ketika tokoh besar Indonesia seperti KH. Hasyim Asyari dan KH. Ahmad Dahlan pulang melaksanakan ibadah haji sebagai alat perjuangan merebut Kemerdekaan.
“Ibadah Haji harus mejadi simbol kebudayan Indonesia dan tidak berhenti pada makna yang fana, kemabruran haji harus memiliki manfaat yang luar biasa bagi masyarakat, orang yang pulang dari melaksanakan ibadah haji harus memiliki kontribusi positif dan menjadi teladan ditengah masyarakat,”ujar tokoh muda muhamadiyah ini.
Sementara itu Kakanwil Kemenag Sumatera Utara H. Ahmad Qosbi, S.Ag, MM mengucapkan selamat datang kepada Wakil Ketua BP Haji dan berharap dapat mempermudah umat Islam dalam melaksanakan ibadah haji khususnya masyarakat Sumatera Utara.
Pada kesempatan tersebut Kakanwil Kemenagsu juga menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan KBIHU atas kerjasama dalam membantu dalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji baik di tanah air maupun di tanah suci.
Penulis : AS
Editor : Admin1
