Sahabatnews.com-Labuhan Batu Ketua FORSOMAKAR (Forum Solidaritas Mahasiswa untuk Kedaulatan Rakyat sumatera utara), Lian D.L Siregar, angkat bicara terkait kondisi pemerintahan desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang hingga saat ini masih dipimpin oleh Penjabat (Pj) Kepala Desa karena tidak dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
Menurut Lian, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat mengenai komitmen pemerintah daerah dalam menjaga demokrasi di tingkat desa.
“Desa adalah pilar utama demokrasi lokal. Ketika masa jabatan kepala desa telah berakhir namun Pilkades tidak segera dilaksanakan dan hanya diisi oleh Penjabat Kepala Desa, maka secara tidak langsung masyarakat kehilangan hak politiknya untuk memilih pemimpin desa secara langsung,” ujar Lian dalam keterangannya kepada media.
Ia menilai bahwa kebijakan pemerintah daerah yang menunda pelaksanaan Pilkades harus dijelaskan secara transparan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan spekulasi dan ketidakpercayaan publik.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyampaikan bahwa pelaksanaan Pilkades tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu tahapan serta adanya pertimbangan situasi politik nasional menjelang Pemilu 2024 sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan potensi konflik sosial di masyarakat.
Namun demikian, Lian menegaskan bahwa penundaan Pilkades tidak boleh berlangsung terlalu lama karena akan berdampak pada legitimasi kepemimpinan desa serta kualitas tata kelola pemerintahan desa.
“Penunjukan Penjabat Kepala Desa memang diperbolehkan secara hukum, tetapi sifatnya hanya sementara sampai dilaksanakannya Pilkades. Jangan sampai mekanisme ini justru menjadi kebiasaan yang mengabaikan hak demokrasi masyarakat desa,” tegasnya.
FORSOMAKAR juga meminta Bupati Labuhanbatu Selatan agar segera memberikan kepastian terkait jadwal pelaksanaan Pilkades di seluruh desa yang masa jabatan kepala desanya telah berakhir.
“Pemerintah daerah harus segera menyusun roadmap yang jelas mengenai pelaksanaan Pilkades. Demokrasi di desa harus tetap dijaga agar pemerintahan desa memiliki legitimasi yang kuat dari masyarakat,” tambah Lian.
Sebagai organisasi mahasiswa yang fokus pada isu demokrasi dan kedaulatan rakyat, FORSOMAKAR menyatakan akan terus mengawal kebijakan pemerintah daerah agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat serta prinsip-prinsip demokrasi.
Kategori : Politik
Penulis : Ac
Editor : Admin1
