Sahabatnews.com-MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan penyerapan 10.000 tenaga kerja hingga tahun 2026. Langkah strategis ini bukan hanya untuk mengurangi angka pengangguran, tetapi juga menjadi senjata penting mencegah praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang masih marak terjadi.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut Yuliani Siregar mengatakan, sulitnya mencari pekerjaan menjadi salah satu faktor utama masyarakat tergiur tawaran kerja ilegal yang berujung pada TPPO. Karena itu, Pemprov Sumut terus memperluas akses lapangan kerja melalui berbagai kerja sama dengan dunia industri.
“Kita terus mendorong kerja sama dengan berbagai pihak agar target penyerapan 10.000 tenaga kerja hingga 2026 bisa tercapai,” ujar Yuliani di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro No. 30 Medan, Kamis (25/9/2025).
Kerja Sama Strategis dengan Industri Besar
Pemprov Sumut telah menggandeng sejumlah perusahaan besar untuk membuka peluang kerja baru. Salah satunya KEK Sei Mangkei yang siap merekrut 3.000 pekerja pada 2025. Selain itu, kerja sama serupa juga dijalin dengan PT Kawasan Industri Medan (KIM) dan PT Inalum guna memperluas serapan tenaga kerja lokal.
Tak hanya itu, Job Fair Sumut 2025 berhasil menyerap 567 tenaga kerja. Pemprov juga mencatat penempatan 1.708 pekerja ke luar negeri secara legal. Yuliani menegaskan, bekerja ke luar negeri diperbolehkan asal melalui prosedur resmi agar tidak terjebak dalam praktik TPPO.
409 Ribu Warga Masih Menganggur
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut per Februari 2025 menunjukkan, jumlah penduduk usia kerja mencapai 11,56 juta jiwa, dengan 8,1 juta di antaranya masuk angkatan kerja. Dari jumlah tersebut, sekitar 409 ribu orang masih menganggur.
Selain itu, tercatat sekitar 2.000 pekerja ilegal asal Sumut saat ini bekerja di Malaysia. “Angka ini menjadi perhatian serius. Karena itu, membuka lapangan kerja baru di dalam negeri menjadi langkah penting untuk melindungi masyarakat dari praktik TPPO,” tegas Yuliani.
Kolaborasi Lintas Sektor
Untuk memperluas kesempatan kerja, Pemprov Sumut juga melibatkan lintas instansi. Dinas Pendidikan, misalnya, diminta menyesuaikan kurikulum agar menghasilkan lulusan dengan keterampilan sesuai kebutuhan industri, seperti desain grafis dan pengelasan.
Sementara itu, Dinas Koperasi berperan membina pelaku UMKM agar mampu menciptakan lapangan kerja baru di daerah-daerah yang belum memiliki industri besar.
Di sisi lain, Dinas Tenaga Kerja tengah menyiapkan renovasi sejumlah Balai Latihan Kerja (BLK) yang akan difungsikan sebagai pusat pelatihan dan pembinaan tenaga kerja siap pakai. “Dengan keterampilan yang sesuai kebutuhan industri, peluang bekerja tentu semakin besar,” tambahnya.
Langkah agresif Pemprov Sumut ini diharapkan mampu menekan angka pengangguran, memberantas TPPO, serta meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal di tingkat nasional maupun internasional.
✍️ Pewarta: TN
✍️ Editor: Admin
