Sahabatnews.com-MEDAN Di tengah semangat pembenahan besar-besaran yang tengah dilakukan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Hutanggal Siregar, justru mencuat persoalan serius dari salah satu cabang olahraga di bawah naungannya — Kabaddi Sumatera Utara.
Sudah dua tahun berlalu sejak pelaksanaan Kejuaraan Daerah (Kejurda) Kabaddi Sumut 2023, namun hingga kini honor wasit dan panitia pertandingan belum juga dibayarkan. Kondisi ini menimbulkan kekecewaan mendalam sekaligus mencoreng semangat pembenahan yang tengah digelorakan KONI Sumut.
🕐 Dua Tahun Menunggu, Hak Wasit Tak Juga Terpenuhi
Salah seorang wasit Kejurda Kabaddi 2023 mengaku telah berulang kali menanyakan kejelasan pembayaran honor kepada pengurus Pengprov Kabaddi Sumut, namun hingga kini tidak mendapat tanggapan berarti.
“Kami sudah berkoordinasi lewat chat dan telepon, tapi selalu diabaikan. Semua bukti percakapan masih kami simpan. Kami hanya menuntut hak kami yang belum dibayarkan,” ujar salah satu wasit kepada wartawan, Kamis (30/10/2025).
Menurutnya, para perangkat pertandingan tidak menuntut lebih dari apa yang dijanjikan panitia.
“Kalau memang tidak ada honor, sampaikan secara resmi. Tapi kalau memang ada, kenapa kami tidak dibayar?” tegasnya dengan nada kecewa.
💰 Transparansi Dana Kejurda Kabaddi Dipertanyakan
Tertundanya pembayaran honor tersebut memunculkan tanda tanya besar terkait transparansi dan akuntabilitas keuangan dalam tubuh Pengurus Provinsi Kabaddi Sumatera Utara.
Padahal, Kejurda Kabaddi Sumut 2023 merupakan ajang resmi tingkat provinsi yang memperebutkan Piala Gubernur Sumatera Utara, serta mendapat dukungan penuh dari Ketua KONI Sumut sebelumnya, Jhon Ismadi Lubis.
Namun ironisnya, kegiatan tersebut kini justru meninggalkan jejak buruk berupa polemik keuangan di bawah kepemimpinan Dicky Hendrawan sebagai Ketua Kabaddi Sumut.
Beberapa pemerhati olahraga menilai kasus ini menjadi cerminan lemahnya tata kelola organisasi olahraga daerah.
“Hak-hak teknis seperti honor wasit sering diabaikan setelah event selesai. Padahal mereka adalah garda depan yang menjaga integritas pertandingan,” ujar salah satu pengamat olahraga Sumut.
⚖️ Desakan untuk KONI Sumut: Tegas dan Transparan
Situasi ini mendorong banyak pihak untuk mendesak KONI Sumut agar segera turun tangan menengahi polemik tersebut serta memeriksa pertanggungjawaban dana Kejurda Kabaddi 2023.
Langkah tegas dinilai penting agar kepercayaan publik terhadap dunia olahraga Sumatera Utara tidak semakin luntur.
“Wasit adalah elemen vital dalam menjaga sportivitas. Jika hak mereka saja diabaikan, bagaimana olahraga bisa berkembang secara profesional?” tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pengurus Cabang Olahraga Kabaddi Sumatera Utara belum memberikan keterangan resmi terkait alasan belum dibayarkannya honor wasit dan panitia Kejurda 2023 tersebut.
🔍 KONI Sumut di Bawah Hutanggul Siregar: Momentum Pembenahan
Sebelumnya, Ketua KONI Sumut Hutanggal Siregar dalam sambutannya usai pelantikan periode 2025–2029 menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan menyeluruh di tubuh KONI Sumut.
“Mari sama-sama memasyarakatkan dan menggairahkan olahraga dengan kolaborasi lintas kabupaten/kota demi kejayaan olahraga Sumut di tingkat nasional dan internasional,” ujar Hutanggal.
Namun, jika persoalan seperti honor wasit yang tak kunjung dibayar dibiarkan, maka semangat pembenahan tersebut bisa ternoda oleh masalah klasik: kurangnya transparansi dan lemahnya manajemen keuangan olahraga daerah.
📢 Penutup
Kasus honor wasit Kejurda Kabaddi Sumut 2023 ini menjadi ujian awal bagi kepemimpinan baru KONI Sumut. Publik berharap Hutanggal Siregar mampu menuntaskan persoalan ini dengan langkah cepat, tegas, dan transparan demi marwah olahraga Sumatera Utara yang profesional dan berintegritas.
✍️ Pewarta: TN
✍️ Editor: Admin
