Sahabatnews.com-Medan Center For Strategyc dan National Education melakukan aksi demonstrasi yang ke Tiga kalinya di kantor Dinas PUPR Sumatera Utara namun Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara tidak ada dikantor. Aksi tersebut sebagai kekecewaan pengunjuk rasa terhadap buruknya kinerja instansi yang mengurusi infrastruktur tersebut.
Dalam orasinya, mahasiswa sebagai Social Control harus bisa menjadi pengantar dan penyambung lidah masyarakat. Dalam hal ini CSNE menjadi pengawas dan pengawal proses pembangunan di Sumatera Utara
terkhusus Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sumatera Utara ( PUPR Sumut).
Berdasarkan hasil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2021 menemukan kekurangan volume pekerjaan Irigasi dan Jaringan di Dinas PUPR TA 2020 , demikian disampaikan, Iskandar Muda Harahap dalam orasinya, sebagai kordinator Lapangan.
Pernyataan sikap mahasiswa yang tergabung dalam aksi tersebut, meminta Gubernur Sumatera Utara agar memanggil dan mengevaluasi kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, kepada Kapoldasu serta Kejaksaan Tinggi (Kajati) memanggil kepala Dinas PUPR kerena diduga sarat dengan KKN yang berpotensi merugikan keuangan Negara.
“Untuk rekanan pelaksana proyek agar dapat diperiksa karena dalam hal kekurangan volume pekerjaan tersebut, Serta mendesak DPRD Sumatera Utara agar melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pelaksanaan proyek tersebut, ujar Iskandar Muda Harahap. Jumat (10/3/23).
Iskandar juga menambahkan, 11 paket proyek yang ada di kabupaten dan kota di Sumatera utara yang dilaksanakan oleh rekanan di Dinas PUPR tidak sesuai dengan perencanaan, hal tersebut berdasarkan data yang kami terima dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Penulis : Sahabatnews.com
Editor : Admin1
